Ini Alasan Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar Tak Hadir Saat Syarwan Hamid Kembalikan Gelar Adat

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau Syahril Abubakar tidak hadir dalam acara pengembalian gelar adat yang dilakukan Letjend TNI Purn Syarwan Hamid Rabu (19/12/2018).

Alasan Syahril Abubakar tidak hadir karena takut terbawa emosi saat jumpa Syarwan. 

Syarwan Hamid dalam orasinya pada pengembalian gelar adat tersebut menyampaikan Syahril Abubakar tidak layak menjabat sebagai ketua LAM Riau karena membuat fitnah padanya.

Apalagi pada saat Ia tiba di LAM Syahril tidak muncul dan mengirimkan dua orang wakilnya yakni Khaidir dan Tarlaili yang merupakan orang dari MKA untuk menerima dan menyambut gelar adat.

"Saya tidak mau hadir nanti takut terjadi apa-apa kan tidak enak, apalagi dia (Syarwan Hamid) sudah menyerang pribadi saya sebagai Ketua LAM,"ujar Syahril Abubakar.

Syahril tidak mau memperpanjang masalah dan tidak mau menanggapi pernyataan Syarwan yang menyudutkan dirinya, sehingga Ia memilih tidak datang.

Baca: Kisah Perjuangan Syarwan Hamid hingga Digelari Datuk Lela Seri Negara yang Dikembalikan ke LAM Riau

Baca: Syarwan Hamid Kembalikan Gelar Adat, Bukan Saya Saja Tokoh Riau yang Keberatan atas Sikap LAM Riau

Baca: Syarwan Hamid Kembalikan Gelar Adat. Sebut LAM Riau Menjual Diri

"Jadi itu tidak benar semuanya itu, makanya saya tidak datang, "ujarnya.

Sementara Syarwan Hamid sempat mempertanyakan perwakilan LAM Riau yang menerima kembali gelar adat di LAM Riau tersebut, karena datang tanpa gunakan pakaian adat lengkap.

"Saya datang ke sini pakai pakaian adat melayu lengkap, kalian hadir di sini tidak pakai pakaian adat melayu dimana letak adat kalian,"ujar Syahril pada dua perwakilan LAM.

Perwakilan LAM Riau, Tarlaili, mengakui hanya diutus untuk menemui rombongan Syarwan Hamid dan dirinya tidak punya kapasitas terkait pengembalian gelar adat tersebut.

"Saya diutus dan tidak punya kapasitas menanggapinya, "jelas Tarlaili.

Syarwan Hamid menepati janjinya mengembalikan gelar adat ke LAM Riau, Rabu (19/12/2018). 

Duduk di atas kursi roda, Syarwan Hamid didampingi tokoh dan ormas serta serta pasukan Laskar Melayu Bersatu. 

Penyerahan ini juga disertai dengan apel pasukan yang dilakukan Laskar Melayu Bersatu di halaman LAM Riau. 

Bukan tanpa alasan mantan Menteri Dalam Negeri ini mengembalikan gelar adat yang pernah diberikan LAM Riau pada dirinya.

Baca: BREAKINGNEWS: Pakai Kursi Roda, Syarwan Hamid Datang ke LAM Riau Kembalikan Gelar Adat

Baca: Syarwan Hamid Kembalikan Gelar Adat Melayu Saya Berjuang Mendapatkan Gelar Adat Tersebut

Syarwan Hamid tetap teguh dengan pendiriannya untuk menanggalkan gelar adat Datuk Lela Seri Negara jika LAM Riau tetap memberikan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo.

Sabtu lalu, LAM Riau sudah memberikan gelar adat pada Presiden Joko Widodo. 

Dituturkan Syarwan Hamid beberapa waktu lalu, bukan dirinya saja yang keberatan dengan sikap pengurus LAM Riau yang memberikan gelar adat pada Presiden Joko Widodo. 

Banyak tokoh Riau yang menguhubunginya dan menyatakan keberatan yang sama. 

"Sebenarnya bukan saya saja tokoh Riau yang keberatan atas sikap pengurus LAM Riau. Banyak mereka hubungi saya melalui pesan Whatsapp, semuanya keberatan," ujar Syarwan. 

Syarwan Hamid mengatakan, hal itu merupakan bentuk nyata dirinya dalam mempertahankan marwah Melayu Riau.

Syarwan Hamid juga mengaku berat untuk menanggalkan gelar adatnya tersebut.

Namun ia menganggap, hal itu merupakan harga yang harus ia bayar demi mempertahankan marwah Melayu Riau.

Jasa Syarwan Hamid hingga Diberi Gelar Datuk Lela Seri Negara

Tokoh Melayu Syarwan Hamid berteguh hati akan mengembalikan gelar adat pada Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. 

Sebuah gelar adat yang dulu diberikan pada Syarwan Hamid karena berjasa untuk kemajuan Riau dan memiliki prestasi besar.

Baca: Inilah Jasa Syarwan Hamid hingga Diberi Gelar Datuk Lela Seri Negara, Kini Ia Kembalikan ke LAM Riau

Baca: Tokoh Melayu Syarwan Hamid Sebut Alasan LAM Riau Beri Gelar Adat ke Presiden RI Jokowi Mengada-ada

Syarwan Hamid diberi gelar adat "Datuk Lela Seri Negara" sebagai bentuk penghargaan pada dirinya yang merupakan putra terbaik Riau dan dianggap memiliki prestasi besar dalam kemajuan daerah.

Tidak mudah bagi Syarwan Hamid mendapatkan gelar itu. 

Banyak perjuangan yang harus dilalui termasuk memekarkan 7 kabupaten di Riau menjadi 12 kabupaten seperti saat ini.

"Saya berjuang mendapatkan gelar adat tersebut tidak mudah. Banyak perjuangan di situ, salah satunya adalah memekarkan 7 kabupaten menjadi 12 kabupaten di Riau," ungkapnya.

Namun, minggu ini, gelar tersebut akan dikembalikannya pada LAM. 

Syarwan Hamid mengatakan, hal itu merupakan bentuk nyata dirinya dalam mempertahankan marwah Melayu Riau.

Syarwan Hamid mendapatkan gelar adat Datuk Lela Seri Negara dari LAM Riau, 26 November 2000 lalu.

Gelar adat yang sudah disandangnya selama lebih kurang 18 tahun akan ditanggalkan dan akan diserahkan kembali ke LAM Riau menyusul protes yang dirinya sampaikan ke LAM Riau atas pemberian gelar adat Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, Sabtu (15/12/2018) kemarin.

Ketua Harian Laskar Melayu Bersatu (LMB) Syafrudin Sa'an mengatakan Ketua Umum LMB Syarwan Hamid Tetap komit pada pendirian mengembalikan gelar adat pada Lembaga Adat Melayu (LAM).

Hal ini disebabkan pemberian gelar adat yang diberikan LAM kepada Presiden RI Joko Widodo Sabtu (15/12) lalu.

"Pak Syarwan tetap akan kembalikan, Pak Syarwan itu komit mengembalikan, kami jadwalkan acara pengembalian Rabu (19/12/2018) di LAM, "ujar Syafruddin Sa'an kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (17/12) lalu.

Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Minggu (16/12/2018) mengaku tidak ada masalah jika Tokoh Melayu Riau, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid ingin mengembalikan gelar adat.

Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Syahril Abubakar menuturkan kalau memang akan dipulangkan, pihaknya akan menyambut.

Dirinya mengatakan tidak bisa menahan karena hidup di zaman demokrasi, semua orang punya pilihan, pendapat sehingga saling menghormati saja. 

"Kalau dia (Syarwan Hamid) tidak suka LAM memberikan gelar adat kepada Pak Jokowi, apa sebabnya, kita kan sudah berikan alasan, ada 6 poin yang sudah kita sampaikan," imbuhnya. 

Namun jika pemberikan gelar tersebut dihubungkan dengan politik, maka kata Syahril tidak akan ada titik temunya.

Sebab pihaknya memberikan gelar tersebut dari sisi adat.

"Seperti persoalan tanah ulayat yang dikembalikan ke masyarakat dan bisa disertifikatkan, kemudian penataan kebun-kebun sawit di Riau dan sejak beberapa tahun inikan bencana asap di Riau tidak ada lagi. Kemudian Blok Rokan kan sudah kembali ke tangan kita, soal CPP blok tahun 2020 pertamina tidak ikut lagi, 100 persen Pemda yang punya, embarkasi haji tahun depan sudah beroperasi. Itu yang meneken perpres dan inpresnya kan presiden. Jadi apa salah, jadi apalagi, kan itu yang kita tuntut selama ini," katanya.

Syahril mengungkapkan, pemberian gelar adat kepada Jokowi sudah diputuskan melalui mekanisme yang ada.

Sehingga tidak ada lagi yang menurut dia ada aturan yang dilanggar.

Pemberian gelar adat kepada Jokowi sudah diputuskan melalui keputuan bersama yang melibatkan seluruh pengurus LAM Riau, baik yang duduk sebagai pengurus Majelis Kerapatan Adat (MKA) mau di DPH.

"Yang mewakili masyarakat Melayu di Riau hari ini adalah mereka yang duduk di pengurus LAM Riau. Menyangkut dengan pemberian gelar adat, maka MKA yang mengambil sikap," ujarnya.

Lebih lanjut Syahril mengatakan, pemberian gelar adat kepada kepala negara, bukan hanya diberikan kepada Presiden Jokowi saja.

Namun Presiden keenam Susilo Bambang Yudoyono (SBY) juga pernah menerima gelar adat dari LAM Riau.

"Pak SBY juga kami berikan gelar adat, Pak Hamengkubuwono juga diberikan gelar adat, dan itukan semua ditolak oleh Pak Syarwan, jadi kalau sekarang ditolak lagi kami memberikan gelar adat kepada Pak Jokowi ya silahkan saja," katanya.

Pihaknya siap mempertanggungjawabkan pemberian gelar adat kepada Jokowi tersebut saat Musyawarah Besar (Mubes) nanti.

Jika salah, pihaknya siap menerima penolakan pertanggungjawaban yang nanti disampaikan oleh pengurus LAM.

"Semua ada mekanismenya, kalau kami salah langkah tolak saat Mubes nanti. Yang jelas kita sudah bicarakan dengan LAM kabupaten Kota dan sudah diputuskan oleh MKA, jadi apa lagi, rasa saya tidak ada yang salah," pungkasnya.(*)