Karhutla Riau Dapat Perhatian Khusus, Kepala BPBD Sebut Ada Pesan dari Menkopolhukam dan Menteri LHK

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI gelar rapat khusus mengantisipasi terjadinya Karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Afrizal

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah pusat jelang pelaksanaan Pilres dan Pileg April 2019 mendatang.

Salah satu daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah Provinsi Riau.

"Kita diminta untuk melakukan pencegahan. Diantaranya dengan melakukan patroli, sosialiasi, dan edukasi. Kita ditekankan betul jangan sampai ada gangguan di Pileg dan Pilres nanti," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger, Jumat (25/1/2019).

"Itu pesan dari Menkopolhukan dan Menteri LHK," imbuhnya.

Sebab provinsi Riau beberapa tahun belakangan ini menjadi langganan Karhutla.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI menggelar rapat khusus guna mengantisipasi terjadinya Karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca: Waspada KARHUTLA di Riau, Belum Ada Titik Panas di Kepulauan Meranti, BPBD Tetap Siaga

Baca: Karhutla Riau, Api Tiba-tiba Muncul di Semak Belukar di Bengkalis Jumat Dini Hari, 1 Ha Lahan Hangus

Termasuk di Riau.

Rapat dihadiri langsung oleh Menkopolhukam RI Wiranto dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutahan (LHK) Siti Nurbaya serta Kepala BNPB, BMKG, Polri, Pangdam dan Danrem.

"Dari pertemuan itu kita diminta agar setiap provinsi mengoptimalkan pencegahan bagaimana supaya jangan sampai terbakar hutan dan lahan," ujarnya.

Selain itu, setiap daerah juga diizinkan untuk menetapkan status siaga Karhutla.

Sehingga penanganannya bisa lebih maksimal.

"Yang sudah harus menetapkan status siaga dipersilahkan, kalau harus ditetapkan silahkan," katanya.

Provinsi Riau menjadi daerah yang mendapatkan atensi khusus dari pemerintah pusat.

Sebab wilayah Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.

"Kita diminta untuk mempertahankan Riau bebas asap. Karena wilayah kita kan berbatasan dengan negera tetangga. Jadi jangan sampai lagi terjadi kabut asap seperti tahun 2014, 2015 lalu," sebutnya.

Baca: Suhu di Australia Capai Titik Terpanas. Ban Mobil dan Sandal DIbuat Meleleh

Baca:

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved