Tahapan CPNS Pemprov Riau, BKD Riau Masih Tunggu Penetapan Nomor Induk Pegawai Dari BKN

"Tentu harus sesuai dengan Permenpan nomor 60 tahun 2018," ujarnya.

Baca: Pemprov Riau Alokasikan Bangun 2000 Unit Rumah Layak Huni, Adakah Dibangun di Pelalawan?

Baca: Pendaftaran PPPK Pemprov Riau, Kepala BKD Riau Beberkan Hasil Pertemuan Sekda se Indonesia di Batam 

Saat ditanya kapan penetapan NIP bagi pelamar yang dinyatakan lulus CPNS tersebut ditetakan, Andrayati tidak bisa memastikanya. Sebab ada ribuan berkas yang harus dilakukan pengecekan.

"Karena beban kami kan tidak hanya Pemprov Riau saja. Tapi 41 kabupaten dan kota," kata Andrayati. Untuk diketahui BKN Regional XII Pekanbaru membawahi tiga provinsi. Diantaranya Provinsi Riau, Kepri dan Sumbar.

"Berapa lama prosesnya tergantung kapan mereka (pemerintah daerah) menyampaikan berkas ke kami, dan tergantung jumlah berkas yang masuk. Kalau sehari yang masuk 1000 berkas, untuk kami perlu beberapa hari untuk mengeceknya," katanya.

Saat disinggung apakah setelah penetapan NIP dari BKN pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS bisa langsung bekerja, Andrayati mengungkapkan, masih ada sejumlah tahapan sebelum mereka bekerja. Diantaranya adalah penetapan SK pengangkatan CPNS yang dilakukan oleh PPK.

"Setelah NIPnya keluar, nanti PPK merealisasikan dengan penetapan SK pengangkatan CPNS," sebutnya.

Sebelumnya, Andrayati, menargetkan, Maret 2019 mendatang para peserta yang lulus CPNS sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan bisa langsung bekerja di daeranya masing-masing.

Baca: Info Beasiswa Pemprov Riau 2019: Kini Calon Penerima Beasiswa Harus Lampirkan Rekening Listrik

Baca: Harus Melampirkan Rekening Listrik, Penerima Bantuan Pendidikan Pemprov Riau Tahun Ini Diperketat

"Tapi kita tidak bisa menjanjikan. Target kita paling lambat Maret mereka sudah ditempatkan bekerja," ujarnya.

Sementara saat disinggung terkait kapan para adanya sejumlah formasi yang tidak terisi karena tidak ada pelamarnya, pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan seperti apa teknis pengisianya.

"Itu kewenangan pusat, kalau memang tidak ada pelamar, mau gimana lagi, kan tidak bisa juga kita dipaksakan," sebutnya.

Selama proses pelaksanaan tes CPNS berlangsung, pihak BKN mengaku tidak mendapatkan adanya laporan terkait praktik percaloan kepada para pelamar yang mengikuti tes CPNS di Riau.

Meski demikian, pihaknya mengimbau kepada seluruh pelamar yang lulus agar tidak mudah percaya jika ada oknum yang meminta uang dengan dalih apapun. Sebab seluruh tahapan seleksi CPNS hingga ke tahap pemberkasan sampai ke penempatan kerja tidak ada pungutan biaya.

"Jangan percaya kepada oknum yang mengatasnamaka siapapun, untuk meminta uang kepada peserta yang lulus. Kalau ada, kita pastikan itu penipuan," pungkasnya. (*)