Hadirin Bisa Ajukan Pertanyaan Pada Debat Ketiga. Ini Usulan Lengkap KPU

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan adanya format baru yang lebih eksploratif dalam debat ketiga pilpres.

Format debat yang dimaksud dengan melibatkan sejumlah pihak yang hadir dalam debat untuk bertanya langsung pada peserta. Pihak yang diperkenankan bertanya merupakan mereka yang berkaitan dengan tema debat.

"Misalkan ke depan (debat ketiga) kan tema pendidikan, kesehatan, yang kesejahteraan rakyat itu, jadi misalnya pakar pendidikan tanya langsung atau bukan pakar, tetapi pengelola pendidikan non pemerintah," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Menurut Wahyu, rencana tersebut baru sebatas gagasan dari KPU. Rencana ini belum disampaikan ke tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Lebih lanjut ia menerangkan jika gagasan ini masih dikaji dan rumuskan.

"Masih perlu kajian secara metodologis, praktisnya gimana. Orang kan harus punya gagasan besar dulu," ujar dia.

Jika format tersebut benar-benar diberlakukan, Wahyu menegaskan, fungsi panelis tidak akan dihilangkan.

Panelis akan tetap menyusun daftar pertanyaan debat untuk disajikan di sejumlah segmen. Format baru, kata dia, hanya diberlakukan untuk satu segmen.

"Yang paling memungkinkan adalah pembuat materi tetap ada. Tetapi kita menyajikan format dan mekanisme debat yang memungkinkan kandidat lebih eksploratif," tegasnya.

Sementara itu, selain konsep baru, KPU juga mengkaji ulang rencana fasilitasi nonton bareng (nobar) debat pilpres.

Upaya ini merespons insiden ledakan petasan di lokasi nobar debat kedua capres di parkir timur Senayan, Minggu (17/2/2019) lalu.

"Mari kita mengkaji bersama-bersama plus dan minusnya. Apakah kegiatan nobar itu masih perlu diadakan atau ditiadakan," sebutnya.

Menurut Wahyu tanpa difasilitasi KPU, masyarakat banyak yang menyelenggarakan nobar, sehingga nobar yang diselenggarakan KPU bisa jadi sudah tak relevan lagi.

"Bukan berarti kami melarang nobar, tidak ya. Kami hanya meniadakan fasilitas nobar itu. Toh tanpa fasilitasi nobar sama KPU, kelompok masyarakat, TKN, BPN dan relawan juga sudah melakukan nobar sendiri-sendiri bahkan sampai lapisan terbawah," ujar Wahyu.(*)