Pekanbaru

Jumlah Wajib Pajak Nakal di Kota Pekanbaru Banyak, Namun Bapenda Enggan Membeberkan

Jumlah besaran pajak yang dimanipulasi oleh oknum wajib pajak cukup bervariasi. Mulai dari Rp 2 Juta hingga Rp 67 Juta.

Jumlah Wajib Pajak Nakal di Kota Pekanbaru Banyak, Namun Bapenda Enggan Membeberkan
Istimewa
Kepala Bapeda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin bersama timnya melakukan pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box di sejumlah wajib pajak yang ada di Mall Ska Pekanbaru, Jumat (26/10/2018). 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru enggan membeberkan oknum wajib pajak di Kota Pekanbaru yang mengemplang pajak. Para wajib pajak nakal ini ternyata jumlahnya banyak.

Setiap bulan ada saja oknum wajib pajak nakal. Mereka kebanyakan memanipulasi pajak. Jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan transaksi yang ada.

Jumlah besaran pajak yang dimanipulasi oleh oknum wajib pajak cukup bervariasi. Mulai dari Rp 2 Juta hingga Rp 67 Juta.

"Kalau ada ya ada. Jumlahnya banyak, nanti kalau saya bilang susah. Tapi yang penting kita ada datanya," tegas Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (3/3/2019).

Menurutnya, petugas mengetahui adanya kurang bayar pajak setelah melakukan pemeriksaan ke wajib pajak. Proses pengawasan ini lebih mudah dengan adanya tapping box atau alat perekam transaksi.

Baca: Target Pajak Daerah Tak Tercapai, Walikota Pekanbaru Ancam Copot Kepala Bapenda, Camat dan Lurah

Baca: Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru Akan Hitung Ulang Tunggakan Pajak. Segini Nominalnya

Petugas sempat memanggil sejumlah oknum pengusaha itu untuk klarifikasi. Proses klarifikasi dilakukan rutin setiap bulan.

Mereka melakukannya sembari memeriksa kembali transaksi satu tempat usaha. Saat itu ada di antaranya belum membayar pajak dan ada juga yang selisih bayar atau kurang bayar pajak.

Wajib pajak yang sudah jalani proses klarifikasi bisa saja memperoleh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB) Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

Mereka yang mendapat SKPDKB harus membayarkan kurang bayar itu paling lama 21 hari. Sejumlah pelaku usaha sudah membayarkan Pajak Daerah Kurang Bayar sebesar Rp 300 juta pada Februari 2019 lalu.

"Ada enam hingga tujuh wajib pajak yang sudah membayar kurang bayar tersebut. Jumlahnya mencapai Rp 300 juta," terang pria disapa Ami.

Baca: 900 Wajib Pajak di Pekanbaru Menunggak Pajak, Bapenda Pekanbaru akan Lakukan Ini

Baca: Diduga Banyak Wajib Pajak yang Nakal, Bapenda Pekanbaru akan Pasang 400 Unit Tapping Box

Halaman
123
Penulis: Fernando
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved