Perwakilan Guru Bersertifikasi Agendakan Pembahasan Tunjangan Bersama Wali Kota Jumat Besok

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT berkomentar singkat terkait rencana pertemuan dengan guru SD dan SMP bersertifikasi pada Jum'at (8/3/2019) besok.

Pertemuan ini rencananya membahas tuntutan para guru sertifikasi. Mereka menuntut agar Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru No.7 tahun 2019 direvisi.

Ada satu poin perwako meniadakan tunjangan penghasilan dari pemerintah daerah bagi guru sertifikasi.

Mereka masih menerima tunjangan penghasilan pada 2018 sebesar Rp 1 Juta. Tunjangan tersebut malah ditiadakan pada tahun 2019.

"Kalau itu nanti kita lihat," ujar Firdaus tersenyum sambil berlalu menuju mobil dinas BM 1 A, Rabu (6/3/2019).

Dimintai keterangan terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Muzailis mengaku pihak dinas tidak tahu secara pasti rencana pertemuan guru dengan walikota.

Mereka mengaku belum dapat informasi detil terkait rencana pertemuan itu.

"Kami cuma mendengar informasi saja bahwa ada rencana pertemuan dengan guru pada Jum'at besok," terangnya.

Muzailis memastikan aktivitas belajar mengajar pascaaksi damai para guru berlangsung normal. Dinas mengimbau agar aksi damai tidak menganggu aktivitas peserta didik.

Ia juga memastikan tidak ada guru yang mogok mengajar.

"Sampai saat ini kami pastikan tidak ada aksi guru mogok. Tidak ada yang mogok," paparnya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menyayangkan aksi guru turun ke jalan, Selasa (5/3/2019) siang. Ia menilai PGRI tidak bisa mememberi informasi yang membantu kepada para guru.

Para guru adalah sosok yang intelektual. Mereka tidak harus turun ke jalan. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini di jalan.

Firdaus menyampaikan bahwa para guru mesti cerdas dalam menyikapi masalah. Ia menegaskan berulangkali bahwa pembayaran dua tunjangan sekaligus tidak bisa dilakukan.

Ia menilai guru tidak bisa menjadikan daerah lain sebagai contoh.