Perwakilan Guru Bersertifikasi Agendakan Pembahasan Tunjangan Bersama Wali Kota Jumat Besok

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT berkomentar singkat terkait rencana pertemuan dengan guru SD dan SMP bersertifikasi pada Jum'at (8/3/2019) besok.

Pertemuan ini rencananya membahas tuntutan para guru sertifikasi. Mereka menuntut agar Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru No.7 tahun 2019 direvisi.

Ada satu poin perwako meniadakan tunjangan penghasilan dari pemerintah daerah bagi guru sertifikasi.

Mereka masih menerima tunjangan penghasilan pada 2018 sebesar Rp 1 Juta. Tunjangan tersebut malah ditiadakan pada tahun 2019.

"Kalau itu nanti kita lihat," ujar Firdaus tersenyum sambil berlalu menuju mobil dinas BM 1 A, Rabu (6/3/2019).

Dimintai keterangan terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Muzailis mengaku pihak dinas tidak tahu secara pasti rencana pertemuan guru dengan walikota.

Mereka mengaku belum dapat informasi detil terkait rencana pertemuan itu.

"Kami cuma mendengar informasi saja bahwa ada rencana pertemuan dengan guru pada Jum'at besok," terangnya.

Muzailis memastikan aktivitas belajar mengajar pascaaksi damai para guru berlangsung normal. Dinas mengimbau agar aksi damai tidak menganggu aktivitas peserta didik.

Ia juga memastikan tidak ada guru yang mogok mengajar.

"Sampai saat ini kami pastikan tidak ada aksi guru mogok. Tidak ada yang mogok," paparnya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menyayangkan aksi guru turun ke jalan, Selasa (5/3/2019) siang. Ia menilai PGRI tidak bisa mememberi informasi yang membantu kepada para guru.

Para guru adalah sosok yang intelektual. Mereka tidak harus turun ke jalan. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini di jalan.

Firdaus menyampaikan bahwa para guru mesti cerdas dalam menyikapi masalah. Ia menegaskan berulangkali bahwa pembayaran dua tunjangan sekaligus tidak bisa dilakukan.

Ia menilai guru tidak bisa menjadikan daerah lain sebagai contoh.

Ia menyebut tahun lalu guru sertifikasi masih menerima tunjangan daerah dari pemerintah kota. Tapi pada tahun ini tidak lagi karena ada arahan dari pemerintah pusat dan bidang pencegahan KPK.

Pemerintah diingatkan untuk tidak memberi dua kali tunjangan yang bersumber dari APBN dan APBD.

Maka guru sertifikasi tinggal memilih untuk menerima tunjangan sertifikasi atau tunjangan penghasilan dari daerah.

Sedangkan bagi yang belum bersertifkasi otomatis memperoleh tunjangan daerah.

"Kalau menuntut untuk dapat keduanya tidak boleh lagi. Jadi tidak boleh tunjangan dibayarkan dua kali," paparnya saat itu.

Firdaus sudah menyampaikan regulasi melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk disampaikan kepada kepala sekolah. Para guru bisa memilih untuk mengambil tunjangan sertifikasi atau tunjangan penghasilan daerah.

Pemerintah kota tidak bisa membayarkan keduanya sekaligus. Pembayaran ini tidak boleh dilakukan, sebab bisa membuat pemerintah harus mengembalikan anggaran.

"Kalau merasa lebih besar tunjangan sertifikasi ya ambil saja. Kalau merasa lebih besar tunjangan daerah ya ambil saja. Tapi tidak bisa keduanya sekaligus," ulasnya.

Sementara itu perwakilan Guru SD dan SMP di Kota Pekanbaru, Zulfikar menyebut bahwa ada rencana pertemuan dengan Walikota Pekanbaru, Jum'at besok.

Ia mengaku sudah membahas rencana ini bersama perwakilan guru.

"Kami sudah bahas bersama teman-teman. Tapi belum memastikan lokasi pertemuannya," ulasnya.

Perwakilan Guru SD dan SMP Kota Pekanbaru, Zulfikar memastikan tidak ada intimidasi lanjutan terhadap para guru yang aksi damai, Selasa (5/3/2019) lalu.

Intimidasi hanya terjadi jelang aksi yang berlangsung di Kantor Walikota Pekanbaru dan Kantor DPRD Kota Pekanbaru.
Ada dugaan sejumlah pihak sempat mengintimidasi guru yang turun ke jalan.

"Kalau sekarang tidak ada lagi intimidasi. Cuma kemarin ada yang mengintimidasi sejumlah guru," papar Zulfikar kepada Tribun, Rabu siang.

Mereka tidak menghiraukan intimidasi yang ada. Ada ratusan guru ikut dalam aksi yang berlangsung di dua lokasi tersebut.

"Ada yang melayangkan surat ancaman. Mereka mengancam guru yang ikut aksi damai bakal kena sanksi disiplin," paparnya.

Sebelumnya, sejumlah guru ternyata mendapat intimidasi saat hendak melakukan aksi damai, Selasa kemarin. Mereka mengaku dapat intimidasi dari pihak sekolah.(*)