ASN Berpotensi Terseret Politik Praktis dan Lakukan Pelanggaran Pemilu

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA - Sejumlah pelanggaran yang mungkin akan terjadi dalam kampanye rapat umum sudah bisa diprediksi. 

Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, beberapa potensi pelanggarannya di antaranya politik uang, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), hingga pengerahan relawan. 

"Pada rapat umum nanti kan akan menghadirkan lebih banyak orang. Bagaimana pengerahan terhadap pendukung untuk bisa hadir kan selalu menjadi isu. Apakah mereka hadir betul-betul keinginan sendiri atau dimobilisasi," ujar Veri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (10/3/2019). 

Veri mengakui, sudah ada regulasi yang mengatur batasan pemberian bahan kampanye seperti kaos, namun, pemberian uang makan dan transportasi belum diatur jelas. 

Veri mengatakan, hal ini bisa menjadi modus. 

Potensi kedua mengenai keterlibatan ASN. Apalagi, kata Veri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mengatakan bahwa ASN diperbolehkan menyosialisasikan keberhasilan pemerintah. 

Menurut dia, hal ini tidak ada bedanya dengan menyeret ASN ke ranah politik. 

"Dan itu bisa dikatakan perintah kepada ASN untuk menyosialisasikan apa yang dilakukan pemerintah," kata dia. 

Potensi pelanggaran lainnya adalah kampanye yang dilakukan relawan. Veri mengatakan, sulit membedakan apakah kegiatan yang dibuat suatu kelompok merupakan bentuk kampanye terbuka atau tidak. 

Kampanye rapat umum bagi peserta pemilu memiliki pembagian zona yang jelas. 

Sementara itu, relawan cenderung bebas membuat acara di mana saja. 

"Relawan bikin acara lalu capres datang. Apakah ini bentuk kampanye ? seharusnya iya, tetapi posisi hari ini agak kabur terkait kampanye itu," kata Veri. 

Semua potensi pelanggaran itu perlu dicermati oleh penyelenggara pemilu, apalagi melihat elektabilitas dua pasang calon presiden dan wakil presiden. 

Veri mengatakan tidak ada kenaikan signifikan atas elektabilktas kedua pasangan. Jumlah dukungan cenderung stagnan sejak masa awal kampanye.(*)