Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Bicara di Sarasehan Kebangsaan, Wakil Ketua KPK Soroti 2 Bidang Ini yang Rawan Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan, ada beberapa sektor yang rawan tindak pidana korupsi di Riau

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Hendra Efivanias
TribunPekanbaru/Doddy Vladimir
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Laode Muhammad Syarif, SH., LLM saat memaparkan materinya pada saat acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Merawat Kebhinekaan Mengokohkan Kebangsaan, Sabtu (30/3/2019) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan, ada beberapa sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi di Provinsi Riau Namun menurutnya, ada dua sektor utama yang tingkat kerawanannya cukup tinggi.

Di antaranya di sektor Sumber Daya Alam (SDA), yang juga banyak terjadi sebelumnya. Kedua adalah soal pengadaan barang dan jasa.

"Jadi ada tim pencegahan KPK yang selalu ke Riau untuk menjaga agar tidak terjadi lagi Gubernur Riau (yang terjerat korupsi)," ungkap Laode saat diwawancarai usai mengisi kegiatan Sarasehan Kebangsaan di salah satu hotel di Pekanbaru, Sabtu (30/3/2019).

Baca: Buka Saraserahan Kebangsaan di Pekanbaru, Mahfud MD Minta Jangan Terpecah

Baca: Lahan Gambut Bekas Terbakar Ditanami Nenas

Khusus di sektor SDA, seperti sektor kehutanan ditegaskan Laode, menjadi hal paling rawan dan potensi korupsi juga besar.

"Sawit di dalam kawasan hutan lebih dari 2 juta hektar, besar potensi korupsi. Oleh karrna itu Pemda dan LHK harus benar-benar nelihat rencana tata ruang dan wilayah di Provinsi Riau. Karena kita ingin Riau tidak lagi menjadi seperti dulu, semoga bisa lebih baik ke depan," sambungnya.

Baca: Hentikan Kendaraan yang Tak Wajar untuk Atasi Truk ODOL

Sementara itu memasuki tahun politik yang sarat akan money politic (politik uang), yang baru-baru ini juga berhasil diungkap KPK, Laode memaparkan jika hal itu berkemungkinan terjadi secara merata di seluruh Indonesia.

"Kita imbau masyarakat agar jangan selalu meminta uang kepada Caleg, kepada timses Calon Presiden, jangan mengharapkan uang, seberapa sih bisa diberikan uang," katanya.

Untuk itu disebutkannya, pilihlah calon yang sesuai keyakinan masing-masing.

Misalnya karena menyukai program kerjanya.

"Jangan harus minta uang, itu bahaya," tuturnya. (Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved