Riau Region
10 Persen Kades di Riau Berkonflik dengan Badan Permusyawaratan Desa
Hampir 10 persen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades) di Riau berkonflik. Kondisi ini pun berdampak buruk terhadap rencana desa.
Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Hendra Efivanias
lihat foto
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Warga menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2018 serentak yang di Pelalawan beberapa waktu lalu.
Selagi masih bisa diselesaikan secara internal, sengketa antara Kades dengan BPD tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Syaripuddin menganjurkan, terhadap para Kades yang bandel, BPD bisa adukan masalah tersebut ke pihak camat hingga jajaran bupati.
Sebab sudah ada garis koordinasi jelas sebagai penyelenggara pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan di wilayahnya.
"Jangan diumbar-umbar ke publik, buat status di sosial media. Apalagi sampai terbongkar di media massa. Saya harap BPD dan Kades bisa saling mengerti bahwa tugas mereka sama-sama untuk membangun desa," pungkasnya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)
Halaman 2 dari 2
