Pekanbaru
Bahas Masalah TPP, Guru Sertifikasi Rencana Temui Walikota Pekanbaru Firdaus Hari Ini
Para guru menilai Walikota Pekanbaru mestinya mengundang kembali para guru untuk membahas hasil kunjungan di tiga kementrian.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Guru sertifikasi Pekanbaru berencana bertemu langsung dengan Walikota Pekanbaru, Jum'at (5/4/2019) membahas kepastian Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP).
"Kami ada rencana bertemu Pak Wali. Tapi jadwal dan lokasinya masih menanti info selanjutnya," terang Perwakilan Forum Guru Sertifikasi Kota Pekanbaru, Zulfikar Rahman kepada Tribunpekanbaru.com, Jum'at.
Zulfikar menuturkan untuk sementara para guru sertifikasi di Kota Pekanbaru menunda sementara aksi turun jalan sambil menanti keputusan terkait pertemuan dengan walikota.
"Kami belum jadi aksi lagi. Masih menanti hasil pertemuan dengan Pak Wali," paparnya.
Sebelumnya, guru sertifikasi melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (4/4/2019), pasca mendatangi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementrian Dalam Negeri RI serta Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Baca: Tiga Kementerian tak Melarang Guru Sertifikasi Pekanbaru Terima Tunjangan. Ini Tanggapan Pemko
Baca: Jika Wali Kota Tak Mau Berjumpa Sore Ini, Guru Sertifikasi Pekanbaru Ancam Gelar Aksi Lanjutan Besok
Baca: Walikota Pekanbaru Tak Hadir Rapat Dengar Pendapat, Guru Sertifikasi Soraki Kepala Inspektorat
Para guru menilai Walikota Pekanbaru mestinya mengundang kembali para guru untuk membahas hasil kunjungan di tiga kementrian.
Saat itu, Perwakilan Guru Sertifikasi, Raja Ira menyebut bahwa sesuai hasil pertemuan di tiga kementrian tidak ada masalah pembayaran TPP. Apalagi APBD Kota Pekanbaru mencukupi.
"Intinya pemerintah kota tetap bisa membayarkan TPP untuk kami," ulasnya.
Forum Guru Sertifikasi sudah merancang serangkaian aksi.
Mereka bakal melanjutkan aksi pada 8 April hingga 11 April 2019, bila belum ada solusi pasti dari pemerintah kota.
"Kalau belum ada kejelasan juga, kami bakal aksi pada 22 April hingga 25 April 2019. Berarti kami demo akbar dan tidak ikut pelaksanaan UN," terangnya. (*)
(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)
Temukan kami di Facebook dan Instagram
