Breaking News:

Inhu

Terancam Tak Dilantik, Banyak Anggota DPRD Inhu yang Belum Laporkan LHKPN

Menurut Miswanto pihaknya sudah mengimbau kepada anggota DPRD Inhu, namun kewenangan itu kembali kepada masing-masing pribadi anggota Dewan

Penulis: Bynton Simanungkalit | Editor: CandraDani
Tribun Pekanbaru/Bynton Simanungkalit
Wakil Rakyat di DPRD Inhu Gelar Paripurna Penetapan Ranperda 2019, Juga Hearing Soal Konflik Lahan 

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ( LHKPN).

Hal ini nantinya berdampak pada pelantikan anggota DPRD Inhu apabila nanti kembali terpilih di periode mendatang.

Ketua DPRD Inhu, Miswanto menerangkan bahwa LHKPN tersebut merupakan keharusan.

Oleh karena itu dirinya meminta kepada anggota DPRD Inhu untuk segera melaporkan LHKPN.

"Jauh hari terkait dengan LHKPN itu sudah kita sampaikan kepada seluruh anggota," kata Miswanto kepada Tribuninhu.com.

Baca: Bupati Inhu Yopi Arianto Ajak Pemuda Jaga Kondusifitas Pemilu 17 April

Miswanto melanjutkan meski pihaknya sudah mengimbau kepada anggota DPRD Inhu, namun kewenangan itu kembali kepada masing-masing pribadi anggota DPRD Inhu.

" LHKPN itu sifatnya pribadi masing-masing, tentu juga tergantung pribadi anggota itu masing-masing," katanya.

Menurutnya sejauh ini ada tiga orang anggota DPRD Inhu yang sudah melaporkan LHKPN, yakni Adila Ansori, Syamsudin, dan Miswanto sendiri.

Meski begitu, Miswanto berharap kepada masing-masing angota DPRD Inhu yang belum melaporkan, tetap melaporkan LHKPN setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 usai.

Baca: 1,5 Hektare Lahan Gambut dan Semak Belukar di Desa Rawa Bangun Rengat Inhu Riau Terbakar

"Setelah tanggal 17 April nanti kita diberi waktu kurang lebih 14 hari untuk mereka yang terpilih nanti untuk melaporkan," kata Miswanto.

Miswanto berkata apabila tidak dilaporkan, nantinya maka anggota DPRD Inhu yang kembali terpilih tidak akan dilantik serentak oleh KPU Inhu.

Sementara itu, Tribuninhu.com meminta konfirmasi Dino, operator pelaporan LHKPN di DPRD Inhu.

Dino menyampaikan di dalam server LHKPN KPK ada kesalahan soal jumlah yang wajib melaporkan di DPRD Inhu.

"Di server itu ditampilkan 51 orang yang wajib melaporkan, padahal jumlah anggota DPRD Inhu berjumlah 40 orang. Setelah dikonfirmasi, ternyata ada nama anggota DPRD Inhu yang dulu tetap dimasukan," kata Dino.

Baca: Seluruh Desa di Inhu Riau Diberi Waktu Hingga April 2019 Ini Bentuk BUMDes

Dino berkata pihaknya sudah meminta agar diperbaiki, namun hingga kini belum ada perbaikan.

Lebih lanjut, Dino menyampaikan selain tiga orang yang disebutkan oleh Miswanto tersebut ada sejumlah anggota DPRD Inhu yang belum melaporkan LHKPN.

"Sudah lebih tiga orang, namun tidak bisa saya pastikan berapa karena saya harus buka aplikasi dulu. Tapi memang belum semua anggota DPRD Inhu yang melaporkan LHKPN," kata Dino. (Tribuninhu.com/Bynton Simanungkalit)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved