Menpan RB Tegaskan Tak Ada Sanksi untuk Ustaz Abdul Somad, Ralat Penyataan Anak Buahnya

TRIBUNPEKANBARU.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Menpan RB Syafruddin membantah berikan sanksi pada  Ustadz Abdul Somad terkait bincang-bincangnya dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Bambang Dayanto Sumarsono, asisten deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM KemenPAN-RB pernah sebut UAS melanggar netralitas ASN.

Lantas Menpan RB meralatnya dan memastikan tidak akan memproses lebih jauh soal bincang-bincang UAS dengan Prabowo.

"Saya ralat pernyataan itu. Tidak ada proses itu. Saya tanggung jawab," ujar Syafruddin di kantor Kemenpan RB, Kamis (18/4/2019).

Syafruddin menyebut apa yang disampaikan oleh anak buahnya itu salah.

“Apa yang disampaikan staf Kempan yang posisinya eselon II itu adalah tidak benar. Saya ini menteri,” tegas Syafruddin.

Di kesempatan yang sama, Syafruddin mengimbau kepada para ASN untuk tidak ikut masuk dalam hiruk pikuk pemilu.

Netralitas, kata dia, supaya turut menciptakan situasi yang kondusif.

"Seluruh ASN untuk tidak masuk dalam hiruk pikuk opini politik yang masih berlangsung sampai sekarang," ujar Syafruddin di kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

Syafruddin mengingatkan bahwa tugas ASN adalah untuk melayani masyarakat. Meskipun memiliki hak berpolitik, namun ASN dilarang untuk ikut terlibat dalam politik praktis. Dan jika hal itu dilanggar, maka sanksi sesuai Undang-undang akan diterapkan.

"Saya meminta seluruh ASN kembali bekerja di bidang masing-masing. Kepada pimpinan kementerian dan lembaga, pemprov, dan pemda awasi kembali ASN untuk kembali bertugas," ucap dia.

Dukungan untuk UAS Mengalir dari Kubu BPN

DUKUNGAN  kepada Ustaz Abdul Somad dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terus mengalir saat debat Capres dan Cawapres Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Sabtu (13/4/2019). 

Dukungan dilakukan atas tuntutan berbagai pihak yang meminta Ustadz Aldul Somad melepaskan status sebagai aparatur negara sipil (ASN/Pegawai Negeri Sipil/PNS), setelah mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Sebab, norma aparatur negara, ASN/PNS dilarang berpolitik praktis.

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Djoko Santoso tak menyarakan kepada Ustaz Abdul Somad untuk melepaskan statusnya sebagai aparatur negara sipil.