Kuantan Singingi

Ini LAHP Ombudsman yang Tidak Dituruti Pemkab Kuansing Riau

Soal ini LAHP Ombudsman Perwakilan Riau ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Riau Ahmad Fitri membenarkan LAHP tersebut.

Ini LAHP Ombudsman yang Tidak Dituruti Pemkab Kuansing Riau
Istimewa
Surat LAHP Ombudsman perwakilan Riau ke Pemkab Kuansing terkait dua CPNS lulus ternyata ikut nyaleg. 

Ini LAHP Ombudsman yang Tidak Dituruti Pemkab Kuansing Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Pemkab Kuansing tidak menghiraukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dikeluarkan Ombudsman Perwakilan Riau terkait kinerja Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS 2018. Dalam berita ini akan diuraikan secara gamblang isi LAHP Ombudsman tersebut.

Soal ini LAHP Ombudsman Perwakilan Riau ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Riau Ahmad Fitri membenarkan LAHP tersebut. Soal progresnya, akan disampaikan setelah koordinasi dengan jajaran asisten.

"Soal perkembangannya dan respons Pemkab Kuansing akan dikirimkan nanti ya. Saya koordinasi dulu dengan para asisten," kata Ahmad Fitri, Selasa (14/5/2019).

Baca: Pemkab Kuansing Riau Tak Hiraukan LAHP Ombudsman Soal Dua CPNS Lulus Ternyata Ikut Nyaleg

Seperti diketahui, dua peserta CPNS 2018 di Kuansing yakni Fitri Nurwati dan Prengki Jumaidi, mengadukan Panselda Kuansing ke Ombudsman. Saat CPNS 2018 di Kuansing, Fitri mengambil formasi guru kelas ahli pertama SDN 015 Beringin Jaya. Sedangkan Prengki mengambil formasi guru seni budaya ahli pertama SMPN Pangean.

Fitri Nurwati melaporkan Panselda Kuansing karena tetap meluluskan Andra Pranata. Padahal Andra merupakan caleg PKB untuk Dapil 8 Riau (Inhu - Kuansing) nomor urut 5 dan secara administrasi sudah melanggar aturan karena terlibat politik praktis.

Sedangkan Prengki Jumaidi mengadukan Panselda Kuansing karena tetap meluluskan Mery Wanary. Padahal Mery diketahui caleg PPP untuk Dapil II Kuansing nomor urut 2 dan secara administrasi sudah melanggar aturan karena terlibat politik praktis.

Fitri dan Prengki memang memiliki kepentingan bila kelulusan Anda Pranata dan Mery dibatalkan. Sebab Fitri berada diperingkat kedua di bawah Anda Pranata. Sedangkan Prengki peringkat kedua dibawah Mery. Sistem Panselnas, bila peringkat pertama didiskualifikasi, maka peringkat kedua yang akan menggantikan.

LAHP Ombudsman untuk pelapor Fitri Nurwati bernomor register : 0007/LM/I/2019/PKU. Sedangkan untuk pelapor Prengki bernomor register : 0008/LM/I/2019/PKU.

Baca: Pembunuhan IRT di Meranti Riau, Pelaku Sempat Bilang Dibayar Keluarga Korban Lakukan Aksinya

Dua LAHP tersebut ditandatangani langsung Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Riau H Ahmad Fitri. Surat LAHP tersebut dibuat tanggal 19 Februari 2019.

Halaman
123
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved