Walikota Tunggu Jawaban 2 Kementerian, Nasib Honor TPP Guru Sertifikasi Pekanbaru Masih Belum Jelas

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Rencana pembayaran Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi hingga kini belum ada kejelasan. Sebab belum ada perkembangan berarti. Pemerintah Kota Pekanbaru baru menerima jawaban dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud RI.

Mereka belum menerima jawaban dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB RI serta Kementrian Dalam Negeri atau Kemendagri RI.

"Saat ini TPP belum ada perkembangan, kita baru menerima jawaban dari Kemendikbud," jelas Walikota Pekanbaru, Firdaus MT kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (26/5/2019).

Menurutnya, pemerintah kota masih mengkaji rencana pembayaran TPP bagi guru sertifikasi. Mereka juga menghitung kemampuan keuangan pemerintah kota sebelum membayarkan TPP.

"Jadi kita tidak cuma melengkapi dari sisi administrasi. Tapi dari segi keuangan kita hitung dulu kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Baca: Anisa Rahman Tinggalkan Grup Sabyan Gambus, Nissa Sabyan Umumkan Kolaborasi dengan Siti Nurhaliza

Firdaus menegaskan bahwa kesejahteraan guru di Kota Pekanbaru jadi perhatian utama.

Ia menyebut bahwa di Kota Pekanbaru tidak cuma guru tidak cuma guru sertifikasi yang butuh perhatian.

"Ada banyak guru selain guru sertifikasi. Ada guru ASN non sertifikasi, guru honor K2, GTT dan honor sekolah," jelasnya.

Sebelumnya sebagaimana dilansir Tribunpekanbaru.com, bahwa Forum Guru Sertifikasi di Kota Pekanbaru akhirnya bertemu langsung dengan Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, Selasa (7/5/2019) siang.

Mereka bertemu di ruang rapat Walikota Pekanbaru, lantai tiga Kantor Walikota Pekanbaru.

 
Pertemuan ini pasca guru menggelar aksi pada akhir pekan kemarin di DPRD Kota Pekanbaru.

Aksi mereka gelar untuk mempertanyakan nasib pembayaran Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi di SD dan SMP Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru, Firdaus MT tidak menampik bahwa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI sudah melayangkan surat jawaban atas tuntutan guru.

Baca: Inilah 5 Amalan Salat Sunnah di Malam Lailatul Qadar Tepat 10 Hari Terakhir Ramadhan 1440 H

Jawaban disampaikan langsung lewat surat oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Firdaus membacakan intisari dari jawaban kementrian yang diterima pada April 2019 silam.

Ia menyebut bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud RI Nomor 10 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil hanya mengatur dana APBN.

Sedangkan keuangan APBD diatur sendiri oleh pemerintah daerah.

Ia menyampaikan dalam surat itu tertuang bahwa pemerintah daerah dapat memberi TPP kepada PNS di daerah.

Hal ini sesuai pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan keuangan daerah. Serta memperoleh persetujuan DPRD.

Baca: Video Pidato SBY Ini yang Dijadikan Bukti Oleh Tim Hukum BPN dalam Gugatan Hasil Pilpres 2019 ke MK

Ia menyebut bahwa kesimpulan dalam pertemuan yakni bisa memberikan TPP bagi guru dengan sertifikasi pendidikan. Tapi pemberian sepanjang keuangan daerah memungkinkan.

Firdaus menegaskan bahwa TPP bukanlah hak. Pemerintah daerah juga memilih pertimbangan objektif terhadap pemberian TPP.

"Kalau keuangan pemerintah kota mampu tentu kita serahkan. Nanti kita hitung lagi kemampuan keuangan daerah," ulasnya.

Ketua PGRI Kota Pekanbaru, Defi Warman menyebut bahwa kedatangan guru untuk menpertanyakan perkembangan TPP bagi guru sertifikasi.

Mereka ingin bertemu langsung dengan Walikota Pekanbaru.

"Kami sudah menerima informasi bahwa pemerintah kota sudah mendapat jawaban dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait TPP," ulasnya.

Perwakilan Guru Sertifikasi, Raja Ira Novia Badar Putri mengatakan bahwa serangkaian aksi sudah dilakukan guru sejak Maret 2019 silam.

Baca: LINK STREAMING & Live Score AS Roma Vs Parma LIVE Serie A Liga Italia Malam Ini (Video)

Aksi ini untuk menarik perhatian pemerintah kota.

Ira juga mencatat bahwa pemerintah kota menghitung kembali kemampuan untuk TPP.

"Kami berharap ada azas keadilan dalam pembagian TPP nantinya," jelas wanita berkerudung ini.
(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)