Mulai Yusril Hingga AHY, Inilah Calon Menteri di Kabinet JokowI - Maaruf Amin
Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.
lihat foto
"Ini yang bakal jadi perhatian khusus di samping meneruskan pembangunan infrastruktur untuk efektivitas pembangunan," tutupnya.
Baca: Download Lagu Sungguh Ku Merasa Resah MP3, Disana Menanti Disini Menunggu Video DJ Tiktok Terbaru
Baca: Download Lagu Andmesh Hanya Rindu MP3, Kunci Gitar Lagu Andmesh Terbaru dan Video Klip
Baca: Pengakuan Purwanto, Gay yang Sudah Berhubungan Badan dengan 50 Pria, Nggak Ada yang Saya Paksa
2. Yusril bicara empat mata dengan Jokowi
Dikutip dari Kompas.com, Ketua Tim Hukum Pasangan Calon 01, Yusril Ihza Mahendra bicara soal kemungkinan dia masuk ke kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut dia, sampai saat ini belum ada tawaran dari Jokowi untuk membantu kabinet.
"Wallahua'lam, sampai sekarang secara eksplisit itu belum ada pembicaraan tentang hal itu," kata Yusril kepada wartawan seusai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Senin (1/7/2019) malam.
Yusril datang ke Istana bersama seluruh anggota tim hukum paslon 01 yang telah memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Mahkamah Konstitusi.
Namun, Yusril datang lebih dulu dan sempat bicara empat mata dengan Presiden Jokowi.
Menurut Yusril, dalam pertemuan empat mata itu ia dan Presiden lebih banyak mendiskusikan tatanan hukum ke depan, misalnya terkait Undang-Undang Dasar 1945.
"Belum ada sama sekali pembicaraan terkait kabinet," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.
Ketika ditanya siap atau tidaknya jika ada tawaran masuk kabinet, Yusril hanya tertawa.
Ia menyampaikan, ia sudah pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era pemerintahan Gus Dur.
Kemudian ia juga pernah menjadi Menteri Kehakiman dan HAM di zaman Megawati Soekarnoputri.
"Apa iya saya masih disuruh jadi Menteri Hukum HAM lagi? Jadi nanti tiga kali itu," kata dia.
3. Luhut tak pernah ditawari, tapi?
Dikonfirmasi soal susunan kabinet yang beredar serta rencana reshuffle atau perombakan kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan itu adalah hak prerogratif presiden.
