BPJS Sudah Rangkul 60 Rumah Sakit di Riau

Hingga Juli 2019, sudah 60 rumah sakit di Riau bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan.

BPJS Sudah Rangkul 60 Rumah Sakit di Riau
kompas.com
BPJS Kesehatan 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hingga Juli 2019, sudah 60 rumah sakit di Riau bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan.

"Sebanyak 60 RS yang bekerja sama itu telah memenuhi Regulasi Kemkes RI, dari Asosiasi RS atau Persi dan BPJS Kesehatan," ujar Humas BPJS Kesehatan Sumatera Bagian Tengah dan Jambi, Anung kepada Tribun, Minggu (4/8/2019).

Tapi sebelum kerja sama disepakati kata Anung, terlebih dahulu RS terkait melalui proses kredensialing atau uji kelayakan yang dilakukan oleh tim BPJS Kesehatan, Dinkes dan Persi.

Melalui kerja sama tersebut maka peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh layanan dari semua bentuk layanan yang ada di RS terkait tentunya yang telah dikerjasamakan.

"Dari 60 RS tersebut tercatat terbanyak di Kota Pekanbaru yang mencapai sebanyak 41 RS," ucapnya.

Kerja sama dengan RS didasarkan surat Menteri Kesehatan Nomor:HK.03.01/Menkes/768/2018 tanggal 31 Desember 2018. Beleid itu mengatur perihal Perpanjangan Kerja Sama Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan.

Inti surat tersebut, menurut Anung, BPJS Kesehatan tidak dapat melanjutkan kerja sama dengan RS yang belum memiliki sertifikat akreditasi. Jadi untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan primer (FKTP) maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL), harus bersertifikasi akreditasi.

Dasar hukum persyaratan akreditasi tertuang dalam Permenkes Nomor, 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Selain itu persyaratan akreditasi diatur di Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Hal tersebut juga diatur dalam Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. “Aturan itu pun diperkuat dalam Perpres 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan," katanya. (rsy)

Penulis: Rino Syahril
Editor: kasri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved