Berita Riau Hari Ini

KPK 'Warning' DPRD Riau, Anggota Dewan di Riau Diminta Tak Pakai Uang Dinas Jadi Sumber Penghasilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan anggota dewan di DPRD Riau agar tidak menjadikan uang perjalanan sebagai sumber Penghasilan.

KPK 'Warning' DPRD Riau, Anggota Dewan di Riau Diminta Tak Pakai Uang Dinas Jadi Sumber Penghasilan
TribunPekanbaru/Syaiful Misgio
KPK Ingatkan Anggota DPRD Riau, Agar Tak Jadikan Uang Perjalanan Dinas Jadi Sumber Penghasilan 

KPK Ingatkan Anggota DPRD Riau, Agar Tak Jadikan Uang Perjalanan Dinas Jadi Sumber Penghasilan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan anggota dewan di DPRD Riau agar tidak menjadikan uang perjalanan sebagai sumber Penghasilan..

KPK menyebutkan, uang perjalanan dinas harus sesuai peruntukan dan efektif.

Demikian dikatakan Koordinator Wilayah II Sumatra Korsupgah KPK Abdul Haris saat melakukan evaluasi dan audiensi dengan Dewan di DPRD Riau, pekan lalu.

"Kami berharap intinya perjalanan dinas jangan dijadikan sumber penghasilan,"ujar Abdul Haris kepada tribunpekanbaru.com.

Terkait perbedaan aturan untuk biaya perjalanan dinas pejabat antara Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan daerah (Perda) atau pergub di Riau. KPK akan mencoba diskusi dengan pihak eksekutif dan legislatif di Riau.

"Kami akan mencoba diskusikan dengan eksekutif dan legislatif seperti apa aturannya dan tentunya kalau ada perbedaan harus disesuaikan dengan aturan yang ada,"ujar Abdul Haris.

Baca: LIVE MaRe Mahkota dan Regency Famili Fun Run Dibuka dan Dilepas Gubernur Riau

Baca: Cerita Vanessa Angel Tidur Dengan 22 Hingga 48 Orang di Penjara

Baca: Ternyata, Nagita Slavina Sosok yang Lelet dan Lamban, Makin Parah Pasca Menikah dengan Raffi Ahmad

Sebagaimana diketahui Kementerian Keuangan di Riau menyorot adanya perbedaan dalam penetapan anggaran perjalanan dinas antara Peraturan Menteri Keuangan dan Daerah di Riau serta Kabupaten dan Kota nya.

Ada perbedaan hingga 340 persen untuk biaya perjalanan dinas sesuai PMK dengan Peraturan di Riau.

Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Triono Hadi mengatakan berdasarkan pencermatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019, di beberapa OPD Provinsi Riau,

Seperti Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Skeretariat DPRD, dan beberapa OPD lain, menunjukkan secara konsisten anggaran kunjungan kerja/perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah.

Halaman
1234
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: rinalsagita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved