Ini Perkiraan Deretan Menteri Jokowi Yang Bakal Dipakai, Wajah Baru Banyak Dari PDIP

Semakin dekatnya waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, beredar daftar menteri-menteri Jokowi-Maruf di media sosial.

tribunnews.com
Jajaran kabinet Jokowi JK berfoto usai diumumkan 

Ia berada di garis terdepaan jika ada kapal asing ilegal yang mencoba mengeruk sumber daya laut manusia.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembanagunan Nasional Bambanag Brodjonegoro juga diprediksi tetap berada di kabinet.

"Kan kalau digonta ganti nanti berubah lagi program yang sedang berjalan saat ini. Mereka yang tahu masterplan, pemindahan ibu kota, jadi tidak bisa diganti," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

Selain itu, menteri yang diperkirakan masih aman di posisinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebab, ada kebijakan yang sudah berjalan dan dirasa sulit untuk digantikan orang lain.

2. Nama-nama Menteri yang Diperkirakan Tak lagi Dipakai

Mengutip Kompas.com, masih berdasarkan analisa Pangi, sejumlah menteri Kabinet Kerja diperkirakan tak akan dipakai lagi.

Menteri-menteri tersebut dianggap performanya kurang dalam mencapai target pemerintah.

Ia mencontohkan menteri-menteri yaang kena tegur Jokowi saat sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Menteri BUMN Rini Soemarno di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7/2019)
Menteri BUMN Rini Soemarno di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7/2019) (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

Menurut Pangi, teguran Jokowi bisa menjadi sinyal bahwa posisi mereka tidak aman.

"Jadi kemungkinan untuk tidak dipilih lagi itu ada," kata Pangi.

Pangi juga menyorot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berlatar belakang politisi.

Menurut dia, posisi Yasonna sebagai legislatif tak bisa ditempatkan di tempat yang sifatnya yudikatif.

Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan jika politisi harus mengurusi masalah hukum.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved