Berita Riau

Satgas Penindakan Perkebunan Ilegal di Riau Belum Bekerja, Ini Penyebabnya

Tim satuan tugas penindakan perkebunan ilegal di Riau saat inimasih belum bisa bergerak untuk menertibkan perkebunan ilegal karena belum ada SK.

Satgas Penindakan Perkebunan Ilegal di Riau Belum Bekerja, Ini Penyebabnya
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tim satuan tugas (Satgas) penindakan perkebunan ilegal di Riau saat inimasih belum bisa bergerak untuk menertibkan perkebunan ilegal yang diduga banyak menjadi penyebab Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pasalnya, hingga saat ini tim masih menunggu Surat Keputusan (SK).

Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang juga ketua tim Satgas penindakan perkebunan ilegal mengatakan, saat ini proses SK tersebut sudah masuk di Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Riau.

Seharusnya, SK tersebut sudah selesai namun karena ada perbaikan, maka SK harus direvisi terlebih dahulu.

"SK nya sudah di Biro Hukum sekarang. Kemarin itu SK sudah mau ditandatangani. Tapi ada koreksi dari kawan-kawan kepolisian, karena kita membuat Satgas itukan tidak boleh gegabah," katanya, Jumat (13/9/2019).

Baca: Kualitas Udara Sumbar Memburuk, Wagub Sumbar Ikut Bagikan Masker

Baca: Kabut Asap Belum Tuntas, Kantor Gubri Digeruduk Mahasiswa Lagi

Dengan telitinya dalam pembuatan SK tersebut, menurut Edy Natar, agar dalam menjalankan tugas nantinya bisa bekerja dengan maksimal.

Setelah SK tidak ada dilakukan revisi dan semua pihak yang terlibat sepakat, maka SK itu akan ditandatangani oleh Gubernur Riau.

"Setelah SK-nya ada, kami baru akan inventarisasi lagi mana yang akan diprioritaskan untuk ditindak terlebih dahulu. Karena tidak mungkin semuanya akan ditindak sekaligus," sebutnya.

Mantan Komandan Korem 031/ Wirabima tersebut juga mengatakan, bahwa nantinya pihaknya juga akan membentuk tim kecil yang akan bergerak di lokasi yang menjadi prioritas.

Untuk itu, ia juga meminta kepada semua pihak yang memiliki data perkebunan ilegal, dapat menyampaikan kepada tim.

"Makanya kalau ada yang mempunyai data, tolong berikan juga kepada kami. Baik itu masyarakat ataupun lembaga," ajaknya.

Untuk diketahui, dari data sementara, luas perkebunan ilegal di Riau yang terdata seluas 1,2 juta hektare.

Lahan-lahan ilegal ini disinyalir yang kerap terjadi Karhutla karena akan dikelola oleh oknum-oknum secara ilegal. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved