Demo Tolak RUU KUHP, Jokowi Akan Temui Mahasiswa Hari Ini Jumat Sore
Berdasarkan masukan dari para tokoh, Presiden Joko Widodo akan menemui para mahasiswa pada Jumat hari ini.
lihat foto
Demo Tolak RUU KUHP, Jokowi Akan Temui Mahasiswa Hari Ini Jumat Sore
TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendapatkan banyak masukan dari tokoh-tokoh senior berbagai latar belakang yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019) sore.
Berdasarkan masukan dari para tokoh tersebut, Presiden Joko Widodo akan menemui para mahasiswa pada Jumat (27/9/2019) hari ini.
Jokowi mengapresiasi demonstrasi para mahasiswa di depan gedung DPR/MPR pada Selasa (24/9/2019) lalu.
Menurut Jokowi apa yang dilakukan oleh para mahasiswa adalah sebuah bentuk dari demokrasi di Indonesia.
"Masukan-masukan yang disampaikan dalam demonstrasi menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang di negara kita," ujar Jokowi di Istana Merdeka.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap mahasiswa, Jokowi akan menemui mereka pada hari ini.
"Besok (hari ini, red) kami akan bertemu dengan para mahasiswa, terutama BEM (Badan Eksekutif Mahasiwa, red)," kata Jokowi.
Baca: Inilah Keutamaan Membaca 99 Asmaul Husna (Nama-nama Allah), Ada Tulisan Arab beserta Artinya (Video)
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir meminta para rektor untuk mengingatkan mahasiswanya untuk tidak kembali berdemonstrasi.
Nasir mengatakan pemerintah akan mengajak para mahasiswa berdialog terkait tuntutan yang mereka sampaikan.
"Kalau mereka orang terpandang pendidikannya, turun ke jalan sehingga tidak bisa dikontrol, apa bedanya dengan yang tidak terdidik," kata Mohammad Nasir usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Mohammad Nasir juga meminta Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti untuk menyampaikan hal tersebut kepada semua rektor di Indonesia.
Nasir mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi kepada rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa berdemonstrasi.
"Kalau dia mengerahkan, sanksinya keras. Sanksi keras ada dua, bisa SP1, SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya, ini bisa tindakan hukum," katanya.
Imbauan Mohammad Nasir mendapat kritik keras. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai pemerintahan Jokowi makin otoriter.
Haris Azhar menilai pemerinttah melakukan berbagai cara untuk menghalau suara publik.
