Kado TNI: Tunjangan Kinerja TNI 80 Persen, Budget Pertahanan Rp 131 Triliun, Senjata Drone CH-4
Jokowi menyampaikan, pemerintah juga menaikkan anggaran pertahanan dari Rp 121 triliun menjadi Rp 131 triliun pada 2020.
lihat foto
Susunan alusista parade terdiri dari radar surveillance 2 unit, Turangga 2 unit, Oerlicon 2 unit, RM 70 Grad 2 unit, MRLS 4 unit, Serpa 2 unit, MPCP Mistral 2 unit, Caesar 4 unit, Atlas Mistral 2 unit, Astros 4 unit, Anoa 8 unit, Boeing 737 2 unit, CN 235 2 unit, F-16 2 unit.
Kekuatan pasukan defile dan alusista terdiri dari Defile POM TNI (48 personel 24 alusista), Defile Matra Darat (1.172 personel 415 alusista), Defile Matra Laut (522 personel, 116 alusista), Defile Matra Udara (259 personel, 58 alusista).
Defile dipimpin oleh Kolonel Infranteri Sachono.
Demonstrasi keterampilan terdiri dari prajurit kolone senapan, bela diri militer, tari perang garuda, terjun payung, demo udara (fly pass, BTU, tempur udara dan composite strike, jupiter aerobatic, serta boms burst)
Namun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai, pemerintahan Joko Widodo kurang memperhatikan modernisasi alat utama sistem persenjataan ( alutsista) yang dimiliki TNI.
"Soal anggaran, memang di era Jokowi ada peningkatan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, misalnya, pada tahun 2014 catatan kami itu ada Rp 86 triliun, sementara tahun 2019 ini tercatat Rp108 triliun.
Itu artinya lebih dari 25 persen naiknya dari awal sampai sekarang.
Bahkan, tahun depan diprediksi mencapai Rp 127 triliun," kata peneliti Imparsial, Anton Aliabbas saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat.
Namun sayangnya, menurut dia, ketika anggarannya sudah naik, tidak ada arah yang jelas bagaimana pemerintahan Jokowi ini melakukan modernisasi alutsista.
Ia menyebutkan, ada ada tiga komponen dalam anggaran pertahanan.
Pertama, anggaran rutin, gaji dan lain-lain.
Kedua, anggaran belanja barang mencakup penggunaan barang dan lain-lain.
Ketiga, belanja modal, terkait pembelanjaan alutsista.
"Kalau saya mencoba membandingkan, benang merahnya, Pak SBY pada tahun 2013-2014 itu sangat terlihat, bahwa anggaran rutin memang selalu menjadi pos pertama.
Perbedaannya antara Jokowi dan SBY adalah di era Pak SBY anggaran pembelanjaan modal itu menjadi nomor dua terbesar.
