Kado TNI: Tunjangan Kinerja TNI 80 Persen, Budget Pertahanan Rp 131 Triliun, Senjata Drone CH-4
Jokowi menyampaikan, pemerintah juga menaikkan anggaran pertahanan dari Rp 121 triliun menjadi Rp 131 triliun pada 2020.
Jadi pada tahun 2013, anggaran rutinnya ada di Rp 33,5 triliun di anggaran modalnya ada di 25,7 triliun," kata Anton.
Sementara itu, pada era Jokowi, menurut dia, ketika ada lonjakan anggaran yang cukup tinggi dan signifikan, anggaran belanja modal menjadi komponen nomor 3.
"Bahkan catatan kami di tahun 2018 justru sangat rendah terkait belanja modal, karena di tahun sebelumnya di 2017 itu sekitar Rp33,4 triliun dan di tahun 2018 justru cuma setengahnya Rp19,1 triliun," ucap Anton.
"Itu jadi problem utama, kami melihat pertama bahwa ada lonjakan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, tapi tidak ada konsep, tidak ada panduan, visi yang jelas sehingga tidak ada arah," kata dia.
Anton juga menyoroti soal manajemen personel TNI.
Sebab, belakangan sempat ada kabar terkait kebangkitan dwi fungsi TNI akibat banyak perwira tinggi dan perwira menengah tidak memiliki jabatan alias non job.
Menurut dia, para aktivis khawatir terkait jabatan dwi fungsi TNI yang semakin nyata.
Apalagi, ada perwira aktif yang menduduki jabatan sipil.
"Saat ini ada perwira aktif yang menduduki jabatan di Kementerian ESDM.
Padahal kita tahu bahwa ESDM tidak termasuk jabatan yang boleh dimasuki oleh TNI," ucap dia.
Kado TNI: Tunjangan Kinerja TNI 80 Persen, Budget Pertahanan Rp 131 Triliun, Senjata Drone CH-4