Ratusan Mobil Mewah Seharga Miliaran Rupiah di Riau Ternyata Tak Bayar Pajak, Indra: Harusnya Malu

Untuk pelayanan penghapusan denda ini, masyarakat dipersilahkan menghubungi unit-unit pelayanan SAMSAT terdekat, termasuk Samsat Keliling dan Gerai SAMSAT Mall Pelayanan Publik Pekanbaru.

Selain memberikan fasilitas penghapusan denda, guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, saat ini Bapenda Provinsi juga gencar melaksanakan operasi terpadu penertiban pajak daerah.

"Razia penertiban pajak kendaraan bermotor, alat berat dan air permukaan masih akan berlangsung hingga akhir tahun ini yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur terkait dari pemerintah provinsi, jasa raharja dan kepolisian," ujarnya.

Hasil pendataan yang dilakukan pihak Bapenda Riau, sedikitnya ada 1 juta kendaraan roda dua dan empat nunggak bayar pajak. Dari angka itu terdapat 80 persennya merupakan kendaraan roda dua.

Indra Putrayana mengataka, banyaknya kendaraan banyak tidak bayar pajak disebabkan beberapa faktor, pertama karena murahnya membeli kendaraan roda dua, dengan Down Payment (DP) atau uang muka mulai dari Rp500 ribu.

"Dengan DP murah, masyarakat membayar angsuran satu tahun pertama mereka lancar, tapi setelah itu banyak menunggak dan ditarik leasing. Kalau sudah diambil leasing tentu pajak tak dibayar, kami bahkan sudah memanggil beberapa leasing di Pekanbaru dan mereka mengakui bahwa banyak kendaraan bermotor yang masuk ke leasing itu tidak bayar pajak," katanya.

Kemudian kemungkinan kedua banyak kendaraan bermotor yang tidak membayarkan pajaknya disinyalir akibat kendaraan motornya hilang dicuri maling, atau ringsek akibat lakalantas.

"Itu jumlah kendaraannya cukup banyak," ujarnya.

Baca: Bangkai Gajah Bernama Dita yang Ditemukan Membusuk di SM Balai Raja Riau Jalani Nekropsi

Baca: STORY - Akhir Tragis Gajah Dita, Solvarina: Mari Kita Saling Berbagi dengan Makhluk Tuhan Lainnya

Tidak hanya itu, banyaknya data kendaraan bermotor di Riau yang tidak membayar pajak diduga kuat karen banyak kendaraan bermotor di Riau yang digunakan untuk masuk ke kebun.

"Kemudian sisanya lagi, memang kesadaran dari masyarakat untuk membayarkan pajak bermototnya itu yang rendah. Sehingga mereka cenderung enggan membayarkan pajak kendaraanya," katanya.

Seperti diketahui, pelaksanaan program yang sama pada tahun 2018 yang lalu menghasilkan tambahan penerimaan daerah sebesar lebih dari 47 miliar rupiah. Sedangkan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut tercatat lebih dari 27.000. (Syaiful Misgiono)