Berita Riau

Bukan Soal JAKSA AGUNG di Kabinet kerja Jilid II, KAPITRA Ampera Berharap Jokowi Buka Kantor di Riau

Bukan soal jaksa agung di Kabinet kerja Jilid II, politisi PRDI Perjuangan Kapitra Ampera berharap Jokowi buka kantor perwakilan di Riau

Bukan Soal JAKSA AGUNG di Kabinet kerja Jilid II, KAPITRA Ampera Berharap Jokowi Buka Kantor di Riau
Nurmulia Rekso Purnomo/Tribunnews.com
Bukan Soal JAKSA AGUNG di Kabinet kerja Jilid II, KAPITRA Ampera Berharap Jokowi Buka Kantor di Riau 

"Bagaimana agar yang dipilih pak Presiden itu adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga program dan visi misi pak Presiden bisa disampaikan ke masyarakat," ujar Kapitra Ampera.

Kapitra Ampera juga tidak mempersoalkan apakah itu dari yang selama ini kubu pendukung Presiden di pemilu maupun lawan politiknya dijadikan pembantu atau menteri, yang jelas bagaimana keseriusan dalam membangun bangsa.

"Sekarang kan sudah saatnya membangun negara lagi, tidak ada lagi kubu ini dan kubu itu, kalau memang komunikasi baik dan tujuannya bangun negara siapapun dia bisa ditunjuk jadi Menteri pak Jokowi," ujar Kapitra.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kapitra Ampera ternyata sudah menyusun program jika nantinya dipilih sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.

Baca: Tim Bareskrim Mabes Polri ke Riau, Cek Lokasi Karhutla di Kebun PT Gandahera Hendana Pelalawan

Baca: Nissa Sabyan Gambus ke Riau ‎Tampil pada Malam Puncak Pelalawan Expo 2019, Nyanyikan Lagu Ya Maulana

Baca: Miliki Bodi Aduhai dan Berwajah Cantik, Dua Cewek Cantik Asal Pekanbaru Riau Ini Geluti Modern Dance

Kapitra tidak akan ada toleransi terhadap pelaku korupsi dan Narkoba sehingga ia akan menuntut hukuman mati bagi koruptor di atas 1 miliar dan pemilik Narkoba di atas 1 gram.

Kapitra mengaku tidak akan gentar meskipun akan banyak tantangan yang dihadapinya untuk penegakan hukum tersebut, karena untuk memperbaiki bangsa Indonesia saat ini adalah dengan memperbaiki sistem penegakan hukum.

"Korupsi diatas Rp1 Miliar tuntut mati, saya cari payung hukumnya, kan hukum positif membolehkan hukuman mati," ujar Kapitra Ampera.

Karena selama ini ia melihat dampak dari kejahatan koruptor itu sangat besar dampaknya terhadap orang banyak bisa membunuh banyak orang dan menghilangkan kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi rakyat serta kepentingan rakyat lainnya.

"Dampak dari kejahatan itu banyak, bisa membunuh orang, kesempatan kerja dan lapangan kerja, makanya saya sikat habis," jelasnya.

Ini dilakukan menurutnya sebagai efek jera untuk membuat orang takut agar tidak melakukannya kembali.

Halaman
1234
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved