Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Berita Riau

1 JUTA Jiwa Lebih Masyarakat Riau Belum Memiliki Jaminan Kesehatan, pada Umumnya Masyarakat Miskin

Sebanyak 1 juta jiwa lebih masyarakat Riau melum memiliki jaminan kesehatan, pada umumnya masyarakat miskin, Pemprov Riau berharap pada pajak rokok

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Nolpitos Hendri
Tribunnews
1 JUTA Jiwa Lebih Masyarakat Riau Belum Memiliki Jaminan Kesehatan, pada Umumnya Masyarakat Miskin 

1 JUTA Jiwa Lebih Masyarakat Riau Belum Memiliki Jaminan Kesehatan, pada Umumnya Masyarakat Miskin

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sebanyak 1 juta jiwa lebih masyarakat Riau melum memiliki jaminan kesehatan, pada umumnya masyarakat miskin, Pemprov Riau berharap pada pajak rokok.

Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sebelumnya merupakan peserta Jamkesmas akan dialihkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

Baca: CARA Membuat YOGURT Menggunakan Yogurella Ariete, Proses Inkubasi 7-12 Jam dan Yogurt Siap Dinikmati

Baca: PROMO Beli Mobil di Riau Beli Pajero Sport dan Xpander BERHADIAH Pajero Sport Ultimate dan 2 Xpander

Baca: PROVINSI Riau akan Terbagi Dua, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan RESTUI Pemekaran Provinsi Riau Pesisir

"Iurannya dibayar oleh pemerintah pusat. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Riau akan mencover masyarakat miskin dan tidak mampu diluar kuota PBI JKN KIS melalui program jaminan kesehatan daerah," kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Riau, Mimi Yuliani Nazir disela Rapat Kordinasi bersama Wakil Gubernur Riau, dan Bupati/Walikota se Provinsi Riau dalam rangka meriview iuran badget sharing di Hotel Premiere, Senin (21/10/2019).

Mimi menjelaskan bahwa mulai tahun 2015 peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Riau secara bertahap sudah diintegrasikan ke program JKN KKS menjadi peserta PBI.

"PBI daerah itu iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sistemnya budget sharing antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota," ujarnya.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar nasution mengatakan bahwa pelaksanaan program kesehatan telah berlangsung sejak 2014 hingga saat ini.

Sejauh ini, kata Edy, dukungan Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten kota dalam pelaksanaan salah satu program strategis nasional di bidang kesehatan ini telah implementasikan sejak tahun 2019 dengan cara menduplikasi peserta Jamkesmas ke dalam program JKN.

Edy menyebutkan bahwa jumlah penduduk Riau yang sudah didaftarkan ke dalam program JKN KIS secara budget sharing hingga Oktober 2019 berjumlah 620.037 jiwa.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

Baca: Program Penghapusan atau Pemutihan Denda PBB Pemkab Kuansing, Berlaku hingga Akhir Tahun 2019

Baca: Dua Pemuda di Riau Cabuli Dua Gadis Remaja di Kamar Hotel, Korban Dibujuk agar Mau Berhubungan Intim

Baca: Dua Orang NARAPIDANA di Riau Ketahuan Bawa 20 Paket Sabu-sabu Ketika Dipindahkan ke Lapas Bangkinang

Sedangkan data cakupan seluruh penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan sejumlah 4.592.796 jiwa atau sebesar 75,61 persen.

"Jadi masih ada sekitar 1.481.272 jiwa lagi yang belum memiliki jaminan kesehatan," katanya.

Edy mengungkapkan, dari jumlah tersebut masih banyak masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

"Permasalahan lainnya adalah adanya rencana kenaikan iuran. Kebijakan ini jelas sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah, baik kota maupun kabupaten dalam membiayai penduduk yang telah didaftarkan dalam penerima bantuan iuran," katanya.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved