Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Perjalanan Panjang Prabowo Subianto: 11 Tahun Oposisi, 3 Kali Gagal di Pilpres

Gerindra untuk masuk dalam pemerintahan disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto setelah memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo

KOMPAS.COM/ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Prabowo Subianto. 

Hal ini setelah Gerindra gagal memenangkan pasangannya, Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.

Prabowo-Hatta kalah atas Jokowi-Jusuf Kalla yang diusung PDIP bersama sejumlah partai lainnya.

3. Gabung dengan PDIP, Gerindra Pilih Masuk ke Pemerintahan

Meski menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Gerindra akhirnya memutuskan untuk masuk dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Sebelum resmi mengumumkan masuk pemerintahan, Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra telah melakukan pertemuan dengan Megawati Seokarnoputri pada 24 Juli 2019 lalu.

Prabowo juga bertemu dengan petinggi parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin lainnya seperti Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar.

Hari ini, Senin (21/10/2019), Prabowo resmi mengumumkan partainya masuk ke dalam pemerintahan dengan menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Amin.

Menurut Prabowo, ia bakal menjadi menteri di bidang pertahanan.

VIDEO DETIK-DETIK Al Ghazali Mendorong Sang Mantan Alyssa Daguise hingga Tersungkur:Aku Juga Bingung

JADWAL Pemadaman Listrik Hari Ini di Rayon Taluk Kuantan, Kuala Enok, Rengat Kota Selasa 22 Oktober

MP3 DANGDUT KOPLO Terpopuler 2019:Download Lagu Via Vallen Nella Kharisma hingga Didi Kempot (VIDEO)

Surya Paloh Lempar Isyarat Jadi Oposisi

Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin jika semua mendukung pemerintah.

Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Maruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya Paloh.

Padahal, selama masa kampanye, Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang mendukung Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

Menurut Surya Paloh, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi.

"Kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," kata Surya Paloh.

Sumber: Tribunnews
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved