PBB Ngaku Tak Sodorkan Yusril Jadi Menteri, Ferry Noor: Perindo dan PSI Itu Bukan Urusan Kami

PSI dan Perindo mendapat jatah wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Padahal kedua partai tersebut tak lolos ke DPR

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Ferry Noor tak ambil pusing ihwal Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendapat jatah wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, ketiga partai itu sama-sama tak lolos ke DPR.

Namun Ferry tak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo memberi perlakuan berbeda kepada PBB yang tak mendapat jatah wakil menteri.

Ia mengatakan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sehingga tak ada satu pihak pun yang bisa mengintervensi.

"Terlepas Perindo sama PSI dapat itu bukan urusan kami. Itu kan haknya Pak Jokowi," ujar Ferry melalui sambungan telepon, Minggu (27/10/2019).

Ia menambahkan, PBB juga tak pernah menyodorkan nama ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, untuk dijadikan menteri meski kapasitasnya tak diragukan di bidang hukum.

Meski demikian, ia tak memungkiri ada beberapa pihak di Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menyarankan agar Yusril membantu Presiden Jokowi di sektor hukum.

"Sama sekali enggak ada (menyodorkan Yusril). Tapi sounding dari pihak tim (hukum) mungkin ada. Tapi kami sendiri enggak pernah menyodorkan Pak Yusril," ujar Ferry.

"Kami tunjukan kerja saja. Kami tunjukan perbuatan saja. Kami tunjukan itikad baik kami saja. Dan Pak Jokowi tahu persis langkah Pak Yusril dengan PBB ini untuk memenangkan beliau itu semua atas perintah Pak Jokowi," lanjut dia.

Diketahui, PSI dan Perindo mendapat jatah wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Wakil Sekjen sekaligus putri Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo kini menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sedangkan politisi PSI Surya Tjandra menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kedua partai itu diketahui tak lolos ke DPR.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak mengatakan lain, sebagai salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, wajar pihaknya kecewa karena tak dapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Wajar kalau dari beberapa daerah, beberapa kader kami ada kemarahan, ada kekecewaan bahwa tidak ada semacam penilaian yang khusus untuk Partai Hanura," kata Bona dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Bona mengatakan, perjuangan Hanura dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf cukup masif, bahkan partainya sampai kehilangan kursi di DPR RI.

"Bahkan salah satu mungkin, Direktur TKN (Tim Kampanye Nasional) nya pun dari Hanura dan tetapi dalam perjalanannya kami memang kami bahkan harus berkorban sehingga tidak ada kursi lagi di Parlemen," ujar dia.

Kendati demikian, Bona memahami pemilihan anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Menurut Bona, Jokowi sudah mengajak Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang terkait penyusunan kabinet kerja.

Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada Presiden Jokowi.

"Pasti diajak bicara, ketum pasti diajak bicara. Kemudian bahkan bercanda waktu itu, daftar nama sudah canda-canda biasa. Pada dasarnya kami memberikan SDM kami yang luar biasa yang mempuni kepada Pak Jokowi, tetapi yang ini juga bagian dari pada hak prerogatif beliau," tutur Bona.

Partai Hanura masih menunggu apabila presiden masih membutuhkan posisi di kabinet kerja. "Belum (ikhlas), tapi masih menunggu," ujar dia. 

Sementara itu, penunjukan 12 wakil menteri ini dikritik oleh parpol di internal koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengkritik penunjukan 12 wakil yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, penambahan jabatan wakil menteri sekadar menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan untuk pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Sebelum ada wamen, saya melihat Pak Jokowi ini agak serius. Sesudah ada wamen, saya melihat ini kayak bagi-bagi kekuasaan saja," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Desmond menyoroti penunjukan sosok wakil menteri yang tidak sesuai kapasitas.

Salah satunya, Wahyu Sakti Trenggono yang ditunjuk sebagai wakil menteri pertahanan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Seharusnya, menurut Desmond, Presiden Jokowi memilih orang yang memiliki latar belakang militer dan pertahanan.

Sementara Wahyu Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019 dan lama berkecimpung di dunia industri informasi telekomunikasi.

"Kalau orang ditaruh di situ karena waktu kampanye membantu Pak Jokowi, kesannya saya pikir kasihan Pak Prabowo ya," kata Desmond.(*)