Mayoritas Kebun Sawit yang ada di Seluruh Wilayah Kota Dumai Ilegal

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Dumai menyebut, umumnya lahan kebun sawit itu berdiri di kawasan hutan dan tak punya izin.

Mayoritas Kebun Sawit yang ada di Seluruh Wilayah Kota Dumai Ilegal
internet
kebun sawit 

tribunpekanbaru.com - Mayoritas perkebunan kelapa sawit yang ada di Kota Dumai merupakan kebun ilegal alias tanpa izin. Pasalnya, mayoritas kebun kelapa sawit tersebut berada di kawasan hutan, sehingga tidak bisa diterbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Mayoritas kebun tersebut bertatus ilegal, diketahui berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Dumai. Kepala DKPP, Hadiono, mengungkapkan, mayoritas kebun sawit ilegal tersebut berada di Kecamatan Sungai Sembilan.

Dikatakan, saat ini ada sekitar 37.521 hektare perkebunan sawit swadaya milik masyarakat yang berada di Kota Dumai yang tersebar di beberapa kecamatan.

"Dari jumlah itu, hampir 21.000 hektare kebun sawit tidak memiliki izin, semuanya lahan masyarakat yang memilih berkebun di kawasan hutan," kata Hadiono, Jumat (17/1).

Dijelaskannya, kecamatan yang paling luas memiliki perkebunan sawit adalah Kecamatan Sungai Sembilan, dengan luas kebun sawit sekitar 20.863 hektare. Disusul Kecamatan Bukit Kapur dengan luas perkebunan sawit sekitar 12.400 hektare.

Selanjutnya Kecamatan Medang Kampai memiliki kebun sawit seluas 3.691 hektare, Kecamatan Dumai Selatan 359 hektare, Dumai Barat seluas 142 hektare, dan Kecamatan Dumai Timur punya kebun sawit seluas 66 hektare. Hanya di Kecamatan Dumai Kota yang tidak tercatat memiliki kebun sawit.

"Memang cukup sulit untuk diterbitkan perizinannya, karena kebun-kebun itu yang memiliki masyarakat," tuturnya.

Namun ia mengatakan, akan mendata ulang pemilik lahan sawit yang memiliki lahan lebih dari 20 hektare. Karena untuk mengurus izin usaha perkebunan, ada batas minimal luas lahan yang digunakan.

Hadiono menyebutkan, dengan ada tida adanya izin usaha perkebunan yang dikeluarkan, tentunya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak perkebunan ini tidak bisa didapatkan.

"Kalau ada izinnya, mereka tentu harus membayar PBB, ini sekarang tidak. Untuk melakukan penertiban tidak bisa kami di Dinas ini, apalagi saat ini sudah ada tim dari rovinsi yang dibentuk untuk penertiban perkebunan kelapa sawit ilegal, kami akan berkoordinasi dengan tim itu," jelasnya.

Sedangkan bagi masyarakat pemilik lahan sawit yang luasnya lebih dari 20 hektare, diharapkan untuk segera mengurus izin usaha perkebunan, namun tentunya dengan persyaratan utama lahan tersebut tidak berada di kawasan hutan.

"Tapi di lapangan, kami banyak temukan oknum masyarakat yang sengaja memecah lahan sawit mereka agar luasnya tidak mencapai 20 hektare, mereka mengelak dari kewajiban membuat izin," terangnya lagi. (dkp)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved