Sempat Memanas! Warga Cabut Parang Lalu Kejar Direktur dan Humas PT DSI
Warga kecamatan Mempura, Kabupaten Siak tersulut emosi saat Komisi II DPRD Siak berkunjung ke lahan PT Duta Swakarya Indah (DSI), Senin (27/1/2020).
Penulis: Mayonal Putra | Editor: Hendra Efivanias
Sempat Memanas! Warga Cabut Parang Lalu Kejar Direktur dan Humas PT DSI
TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Warga kecamatan Mempura, Kabupaten Siak tersulut emosi saat Komisi II DPRD Siak berkunjung ke lahan PT Duta Swakarya Indah (DSI), Senin (27/1/2020).
Sejumlah warga tiba-tiba mengamuk dan mencabut parang dari pinggangnya sambil mengejar Direktur dan Humas PT DSI, Misno dan Edy.
Aksi spontanitas warga tersebut cepat dilerai warga lainnya bersama angota dewan dan pihak Pemkab Siak.
Warga marah karena memutus jembatan yang menjadi akses warga ke perkebunannya.
Posisi perkebunan yang tumpang tindih itu masuk ke dalam kawasan Kampung Adat, yakni Kampung Tengah, kecamatan Mempura.
"Mereka telah ambil lahan kami sejak puluhan tahun lalu. Masalah itu belum selesai, tiba-tiba pula mereka memutus jembatan yang menjadi akses kami," kata Arkadius, warga Benteng Hulu, Kecamatan Mempura yang mengamuk di lokasi PT DSI itu.
Arkadius dan sejumlah warga lainnya yang merasa lahannya dirampas memaki-maki Misno dan Edy.
• Bisa jadi Obat Herbal, Inilah Ragam Manfaat Buah Rambutan untuk Kesehatan
Kedua petinggi PT DSI itu tampak kecut dan berusaha tenang menghadapi amukan warga.
Apalagi saat itu, warga juga membawa parang berada di pinggang masing-masing.
"Kalau perusahaan ini tetap tidak menghargai kami sebagai warga kecil, jangan salahkan kami kalau nanti kami kasar," kata dia.
Namun demikian, membawa parang merupakan kebiasaan sehari-hari bagi mereka yang bekerja di ladang.
Amukan itu akhirnya didinginkan Ketua Komisi II DPRD Siak Sujarwo.
Ia meminta agar warga juga tidak menimbulkan masalah baru jika ingin menyelesaikan persoalan dengan PT DSI.
• UPDATE Daftar Harga & Diskon Hape Samsung Hingga Rp 3,5 Juta Jelang Peluncuran Galaxy S20
"Harap tenang semuanya, kita selesaikan dengan kepala dingin. Ini akan selesai jika kita bersama-sama," kata dia.
Kunjungan Komisi II DPRD Siak ini juga mengikutsertakan Kepala Bagian Pertanahan Setdakab Siak Aditya C Smara, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Siak Slamet Sutrisno, pihak kecamatan dan beberapa kepala kampung.
Kunjungan itu untuk melihat tumpang tindih lahan perusaan itu dengan masyarakat.
Ada masyarakat di 9 kampung (desa) masuk ke dalam kawasan PT DSI.
Rata-rata mengalami permasalahan kepemilikan.
"Di Kampung Tengah saja ada 100-an hektare lebih lahan masyarakat yang bermasalah dengan perusahaan itu," kata Sujarwo.
Tujuan komisi II DPRD Siak turun ke lapangan untuk melihat kebenaran.
Ia menyimpulkan, seluruh lahan yang ada di desa harus diukur ulang.
Supaya jelas lahan penguasaan PT DSI dan lahan masyarakat.
"Dari sembilan desa yang lahannya masuk ke PT DSI memang kepemilikan lahannya milik masyarakat. Ini yang harus kita selesaikan. Nah, seluruh lahan itu diukur ulang," kata dia.
PT DSI merupakan perusahaan perkebunan yang memperoleh izin seluas 8.000 hektare dari Pemkab Siak.
Namun dari luas izin itu perusahaan hanya mampu mengelola seluas Rp 2.800 hektare.
Di antaranya ada di kampung Benteng Hulu 36 hektare, Kampung tengah 230,60 hektare, Sungai Mempura belum terhitung dengan jelas, Dayun 549 hektare, Merempan 812,30 hektare, Teluk Merempan 153 hektare, Sri Gemilang belum terhitung, Rantau Panjang 372 hektare dan Sengkemang 780 hektare.
Menurut Sujarwo, persoalan PT DSI cukup komplit.
Tidak hanya pada masalah dugaan penyerobotan lahan, namun juga masalah izin dan HGU.
Sebab, hingga saat ini perusahaan itu belum punya HGU namun selalu bermasalah dengan masyarakat.
"Kunjungan kita hari ini sudah ada garis terangnya dan akan kita tindaklanjuti hingga masalahnya tidak ada lagi. Kita membolehkan berinvestasi di Siak tapi jangan menyengsarakan masyarakat," kata dia.
Sementara Misno dan Edy mengatakan, pihaknya hanya menjalankan pekerjaan sesuai aturan.
Bahkan mereka juga tampak aktif menerangkan peta perkebunannya dan titik-titik sengketa dengan masyarakat.
"Terkait jembatan yang dipermasalahkan nanti kami buat lagi," kata Misno kepada Sujarwo dalam pertemuan itu. (Tribunpekanbaru.com/Mayonal Putra)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/warga-marah-dengan-pt-dsi.jpg)