BREAKING NEWS: Panglima dan Kapolri Pimpin Peluncuran Dashboard Lancang Kuning Nusantara

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, akan memimpin peluncuran aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara, Senin (9/3/2020) pagi ini.

Dashboard Lancang Kuning merupakan aplikasi mutakhir besutan Polda Riau untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dimana dalam hal ini, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi yang langsung menginisasi pembuatannya.

Kegiatan peluncuran akan dilangsungkan di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau di Jalan Diponegoro.

Tak hanya Panglima dan Kapolri, sejumlah pejabat tinggi lainnya juga dijadwalkan hadir. Seperti Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo serta Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Alue Dohong.

Lalu pejabat dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Riau. Diantaranya Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, dan lain-lain.

Bahkan 11 Kapolda dari daerah lainnya di Indonesia, juga akan datang ke acara itu. 

Diantaranya Kapolda Aceh, Kapolda Sumut, Kapolda Sumbar, Kapolda Jambi, Kapolda Sumsel, Kapolda Kaltim, Kapolda Kalsel, Kapolda Kalteng, Kapolda Kalbar, Kapolda Kaltara, dan Kapolda Babel.

Dimana sebelumnya, perwakilan dari masing-masing Polda yang wilayahnya termasuk rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tersebut, sudah lebih dulu datang ke Pekanbaru untuk mengikuti kegiatan transformasi ilmu dan cara menggunakan Dashboard Lancang Kuning besutan Polda Riau.

Dari pantauan Tribun di lokasi tempat penyelenggaraan acara, saat ini sejumlah persiapan sedang dilakukan.

Tampak layar besar utama terpampang di dekat panggung. Ditambah beberapa layar pendukung di sisi dan kanan.

Sementara di depan panggung, kursi-kursi untuk duduk para pejabat dan undangan terkait sudah tersusun rapi.

Untuk diketahui, aplikasi Dashboard Lancang Kuning ini dinilai sangat membantu dalam penanganan Karhutla. Untuk itu, aplikasi ini pun akhirnya disepakati menjadi aplikasi untuk skala nasional, tak hanya untuk Riau lagi.

Terkait rencana akan dijadikannya Dashboad Lancang Kuning menjadi aplikasi nasional, sebelumnya sudah pernah disinggung Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis, saat berkunjung ke Pekanbaru belum lama ini.

Dia pun menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan dari Forkopimda Riau secara keseluruhan, dalam rangka antisipasi Karhutla.

"Hari ini yang saya lihat bersama bapak Panglima, yang kita kedepakan adalah pencegahan. Namun kita siapkan Satgas penegakan hukum. Baik itu perorangan maupun korporasi. Artinya ini berjalan selaras, bahwa pencegahan Karhutla harus kita kedepankan," ucapnya kala itu.

Disebutkan Jenderal Polisi bintang empat itu, dia akan menginstruksikan kepada Polda lain yang daerahnya juga rawan Karhutla, untuk bisa belajar ke Provinsi Riau.

Tak lama berselang setelah kedatangan Kapolri dan Panglima ke Riau, giliran Presiden RI Joko Widodo yang menyambangi Bumi Lancang Kuning.

Saat kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi sempat mempresentasikan tentang Dashboard Lancang Kuning. Aplikasi ini pun mendapat apresiasi dari sang Kepala Negara.

Dalam pemaparannya, Kapolda menjelaskan bahwa aplikasi tersebut merupakan sistem yang dibangun untuk menangani Karhutla secara terukur, terstruktur, dan efisien. 

Sistem ini menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu Noaa, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

Lewat aplikasi ini, keberadaan hotspot atau titik panas bisa dengan cepat terdeteksi. Petugas pun bisa cepat dimobilisasi ke lokasi titik panas itu, untuk melakukan verifikasi lapangan.

Jika memang terdeteksi sebagai titik api, maka bisa dengan cepat dipadamkan. Sehingga tidak sampai meluas.

Dashboard tersebut juga berisi beragam informasi mengenai lahan gambut, perkiraan cuaca, arah angin, kepemilikan lahan, anggota yang online maupun offline di lapangan.

Termasuk keberadaan embung, kanal, sekat kanal, Polsek, Polres, lahan perusahaan, hingga helipad yang paling dekat lokasi.

“Kami juga bisa memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya lain untuk keperluan pemadaman. Kami memetakan di mana letak peralatan–peralatan itu ada, pos–pos BNPB yang ada di kabupaten kami data, Polsek dan Koramil kami data," sebut Irjen Agung.

"Demikian juga perusahaan–perusahaan yang memiliki alat pemadaman juga kami data. Sehingga kami bisa mengerahkan peralatan maupun personel yang ada di titik api tersebut untuk membantu proses pemadaman,” sambung dia.

Dashboard tersebut juga memudahkan seluruh jajaran untuk berkoordinasi secara langsung dengan para petugas yang sedang bekerja. 

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Riau juga langsung memperagakan bagaimana sistem kerja aplikasi itu di hadapan Presiden.

Terlebih dahulu, dia mencari keberadaan titik api lewat peta. Setelah didapatkan data lengkap, termasuk siapa personel yang sedang bertugas di lokasi, dia pun mencoba menghubungi nomor telfon personel terkait.

“Siap Jenderal, pemadaman masih dilakukan pendinginan, api sudah tidak ada, hanya mengeluarkan asap Jenderal. Api sudah dapat dipadamkan Jenderal,” ungkap Marino Yures, anggota polisi yang berada di salah satu titik api di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Di lapangan, Marino bertugas memadamkan api bersama dengan sejumlah elemen yang terdiri atas unsur Polri 6 personel, TNI 6 personel, BPBD 5 personel, Damkar Kecamatan Rupat 7 personel, Masyarakat Peduli Api 3 personel, dan masyarakat sekitar sejumlah 15 orang.

“Kami ingin bersinergi dalam memadamkan karhutla secepatnya. Ini menjadi komitmen kami bagaimana penanganan kebakaran hutan di Provinsi Riau menjadi prioritas kami,” tegas Kapolda Riau.

Presiden Jokowi sendiri sudah mengingatkan sekaligus menginstruksikan, apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah, maka pihak terkait diminta untuk sesegera mungkin memadamkan titik api tersebut sebelum terlanjur membesar. 

Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.

“Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan,” tutur Presiden.

Jokowi juga memerintahkan agar frekuensi pemeriksaan di lapangan lebih ditingkatkan. Menurutnya, fungsi pengawasan memiliki peranan vital dalam upaya pencegahan karhutla agar tidak meluas.

“Saya minta frekuensi patroli lapangan terutama di wilayah rawan kebakaran tolong mulai diperintahkan kepada aparat di bawah kita sehingga penguasaan lapangannya betul–betul bisa kita kuasai. Pemerintah daerah dan aparat teritorial seperti Babinsa dan Babinkamtibmas itu betul–betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kita harapkan kondisi harian di lapangan selalu terpantau,” tandasnya.(Tribunpekanbaru. com/Rizky Armanda)