Pemilik Perusahaan Tambang di Sulsel yang Impor 500 TKA China Terungkap, Pantas Mereka Impor TKA

Kapasitas produksi smelter sebanyak 600.000 - 800.000 ton nickel pig iron per tahun dengan kadar nikel 10-12 persen.

Akhirnya ditunda Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunda kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) China setelah heboh dan mendapat penolakan dari banyak pihak.

Kementrian yang dipimpin oleh Ida Fauziyah sebelumnya telah menyetujui TKA China tersebut masuk ke Indonesia dan bekerja di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal itu tentunya membuat masyarakat kecil dan elite politik dibuat heran dengan kebijakan menteri di kabinet Jokowi periode ke 2 ini.

Sebab, masih hangat dalam ingatan masyarakat tentang larangan bagi warga negara asing ( WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran virus corona yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Larangan masuknya WNA ke Indonesia yang diterbitkan oleh Kemenkum HAM tersebut mulai berlaku pada  Jumat (2/4/2020) mendatang pada pukul 00.00 WIB.

Hal itu berlaku sampai pemerintah menyatakan masa pandemi Covid-19 telah berakhir. 

Larangan tersebut diaturdalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun tak disangka-sangka, Kemnaker justru 'menggelar karpet merah' bagi 500 TKA China untuk bekerja di Sulawei Tenggara (Sultra)

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi Sahli mengatakan pihaknya telah menunda kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang semula akan didatangkan pemerintah pusat ke Sulawesi Tenggara.

Penundaan kedatangan ratusan TKA ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19).

"Sebenarnya, TKA dari Tiongkok belum masuk ke Indonesia. Baru akan masuk," ujar Aris Wahyudi saat dihubungi Tribunnews, Jumat (1/5/2020).

Aris membenarkan Rencana Penggunaan 500 Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China tersebut telah disetujui Kemnaker.

Pasalnya perusahaan pengguna mengajukan RPTKA telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepastian hukum dan usaha sekaligus K3 di masa pandemi Covid-19.