Anggota DPR RI Asal Riau : Pemprov Riau dan Pemkab Rohul Harus Minta Maaf, Siswa Diberi Sanksi Tegas

TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Perilaku siswi SMA di Riau bersama teman-temannya berbuntut panjang, karena kabar tersebut sudah sampai ke telinga wakil rakyat di DPRD Rokan Hulu.

Bahkan, kabar siswi SMA yang viral di medsos karena membuat gambar kelamin pria di rok belakangnya dan siswa SMA yang menggambar vulgar sudah sampai ke telinga anggota DPR RI asal Riau Achmad.

Anggota DPRD Rokan Hulu dari Fraksi Nasdem Aly Imran mengatakan, pihaknya mendukung penuh sanksi yang diusulkan oleh Disdik Rokan Hulu terkait viralnya aksi perayaan kelulusan siswa SMAN 1 Kunto Darussalam.

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut sangat memalukan dan mencemarkan nama baik Rokan Hulu.

"Apa yang dilakukan oleh siswa SMAN 1 Kunto Darussalam yang viral itu sudah membuat malu seluruh masyarakat Rokan Hulu," kata Ketua Komisi III DPRD Rohul itu.

Menurut dia, pemberian sanksi tegas oleh pihak Disdik Provinsi Riau selaku pengampu seluruh SMA di Riau selayaknya diberikan agar hal itu tidak terulang lagi di masa mendatang.

"Jika pemerintah diam saja terkait hal tersebut, sama halnya dengan membenarkan apa yang dilakukan oleh para siswa sebagai sebuah kewajaran dan itu sangat tidak kita inginkan," jelas Aly.

Dia juga menegaskan, sanksi tegas sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tidak berulang di daerah lain di Rokan Hulu di masa mendatang.

Aly menilai, selain alasan moral, pihaknya juga menilai apa yang dilakukan oleh para siswa SMAN 1 Kunto Darussalam itu sangat tidak tepat dalam kondisi sekarang ini.

Dimasa wabah covid-19 sekarang, dimana pemerintah melarang masyarakat untuk berkumpul dalam jumlah besar, justru para pelajar itu melakukan hal yang betolak belakang.

"Akibatnya kan jelas sekarang. Rokan Hulu menjadi topik pembahasan orang diluar daerah dan yang sangat disayangkan, dari segi negatifnya itu," ucap Aly.

"Namun, saya ingatkan kepada masyarakat agar para siswa itu jangan dibuly.

Biarkan pemerintah melalui instansi terkait yang memberi sanksi atas perbuatannya itu," tandasnya.

Usulan sanksi yang lebih keras justru muncul dari Anggota DPR RI Asal Rohul Achmad.

Mantan Bupati Rohul ini menegaskan, baik Kepala Sekolah maupun pelajar yang terlibat harus diberi tindakan.