Berita Riau
Warga Mengeluh Tak Dapat Bantuan,Camat di Meranti Riau Sebut Data 504 KK Belum Diverifikasi
Ada ratusan warga yang mengajukan bantuan, tapi itu harus diverifikasi terlebih dahulu oleh desa dan lurah, jadi masih menunggu
Penulis: Teddy Tarigan | Editor: Nurul Qomariah
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Warga sempat mengeluh melalui Pemerintah Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau karena tidak mendapatkan bantuan sosial sembako dari pemerintah daerah.
Camat Tebingtinggi Rayan Pribadi saat ditemui di kantornya membenarkan informais tersebut.
"Ada ratusan warga yang mengajukan ke kita tapi itu harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak desa dan lurah, jadi masih menunggu," ujar Rayan.
Disampaikannya ada 504 KK yang termasuk yang diusulkan melalui Kecamatan Tebingtinggi.
• Roy Kiyoshi Positif Pakai Benzo Terungkap dari Tes Urine, Ini Barang Bukti yang Diamankan Polisi
• Waduh,Ada Tenaga Medis Tak Jujur, Pulang dari Zona Merah Buka Praktik, Berinteraksi dengan Warga
• Aktor Senior Adi Kurdi Meninggal Dunia, Apa Penyakit yang Diderita Pemeran Abah Ini?
Namun, sampai saat ini belum bisa menerima bantuan sosial (bansos) berupa sembako senilai Rp 600 ribu dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.
Persoalan ini terjadi ketika warga sebagai penerima berpindah domisili dan tidak melapor ke tempat tujuan dan asal mereka pindah, sehingga tidak bisa diverifikasi.
"Mereka itu diajukan tapi tempat tinggalnya saat ini berbeda dengan domisili di KTP,” ujar nya.
“Jadi saya sudah perintahkan pihak lurah dan desa untuk memverifikasi mereka terlebih dahulu" tutur Rayan.
Camat Tebingtinggi, Rayan Pribadi SH mengatakan sebanyak 2.540 RTM datang ke Kantor Camat dengan membawa Kartu Keluarga (KK) untuk didata sebagai penerima bantuan.
Setelah datanya diverifikasi ke masing-masing desa dan kelurahan didapati angka 2.036 KK yang sudah memenuhi syarat.
"Waktu itu ada ratusan masyarakat dengan membawa KK datang ke kantor minta diinput datanya sebagai penerima bantuan, dan kami pun tidak bisa menolaknya,” terangnya.
“ Ketika data yang masuk itu kita singkronkan dengan pihak desa dan kelurahan ternyata banyak yang tidak sesuai dengan alamat domisili,” tambahnya.
“Sehingga data yang valid berdasarkan verifikasi itu hanya 2.036 dan terjadi selisih sebanyak 504 RTM," kata Rayan.
Rayan menambahkan, jika sebanyak 504 KK itu akan dikembalikan ke masing-masing desa dan kelurahan.
Namun, sebelum itu data tersebut dimasukkan ke sistem terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sebelumnya masuk sebagai penerima bantuan lain.
