Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Abraham Samad Heran: Lain Gatal Lain Digaruk

Menurut Abraham Samad, putusan MA yang membatalkan kenaikan BPJS adalah putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (incraht)

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, di Balai Sidang UI Depok, Jumat (12/11/2016). 

@AbrSamad 16 Mei: Putusan (MA) adlah hukum. Tugas pemerintah mnjalankan hukum, bukan melawannya. *ABAM*

@AbrSamad 16 Mei: Jgn berikan pendidikan hukum yg buruk kpd msyarkat dgn membangkang trhdp putusan pengadilan (MA). *ABAM*

@AbrSamad 16 Mei: Apalagi perpres itu trbit ditengah situasi pandemi covid 19 yg mnyengsrakan rkyat. Mestinya praturan yg dbuat peka trhdp situasi kebatinan rakyat, menolong/membantu mringankan beban rakyat, bkn menambahnya. *ABAM*

Menurut Samad, jika pemerintah ingin menutupi defisit APBD, maka bisa ditempuh dengan cara lain yang tidak merugikan rakyat, seperti menaikkan investasi asing. 

@AbrSamad: Jika alsan menaikan iuran krn defisit APBN, msh bnyk pilihan mnutupinya, misalnya dgn menaikan pajak investasi asing yg slama ini jg tdk jelas dinikmati siapa, bkn dgn membrikan beban ke rakyat (menaikan iuran). *ABAM*

Abraham Samad juga langsung mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang mengeluh dan mengatakan bahwa BPJS salah kelola. 

Tetapi, kata Abraham Samad, kebijakan Presiden Jokowi justru tidak terkait dengan keluhannya tersebut.   

@AbrSamad 12j: Salah kelola tp direksinya dipertahankan? (emoticon pria menepuk jidat/wajah berpikir).

Bukan itu saja, Samad juga menyerang kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga bicara soal salah kelola BPJS.

@AbrSamad 7j: Narasi "salah kelola" sejak kapan? Punggung tangan dengan jari telunjuk mengarah ke bawahdan sejak itu actionnya cuma bs menaikkan iuran?

Jelas ini bkn solusi. Solusi ini membawa kt keluar dari mslah, bkn menimbulkan msalah baru. *ABAM*

@AbrSamad 7j: Urusan BPJS, kalau fraudnya tdk dibereskan, ibarat menimba air dgn gayung yg bocor disana sini. Fraud itu biang masalahnya. *ABAM*

Abraham Samad mengibaratkan kebijakan Presiden Jokowi itu seperti orang lain yang merasakan gatal, tetapi yang digaruk di tempat lain.  

"Lain gatal lain digaruk," katanya.

@AbrSamad 6j: Indikasi fraud sesuai audit BPKP, tp actionnya menaikkan iuran. Lain gatal lain digaruk. *ABAM*

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved