Terpaksa Utang Demi Tangani Covid-19, Kadiskes Kepulauan Meranti Riau Sebut Anggaran Tak Cair

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Sampai saat ini anggaran penanggulangan Virus Corona tidak cair.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kepulauan Meranti, dr H Misri Hasanto M Kes.

Pernyataan Kadiskes tersebut menimbulkan reaksi dan pertanyaan karena Pemkab Kepulauan Meranti sudah menyiapkan dana untuk penanganan Covid-19.

Apalagi terjadi kasus, di mana pasien ODP dan OTG yang diisolasi di BLK mengeluhkan fasilitas yang serba minim.

• Pengangguran dan Petani Bobol Rumah, Curi 5 Celengan Isi Rp 80 Juta dan Perhiasan Emas Ratusan Juta

• BIKIN PANIK, Api Hanguskan 10 Unit Rumah Petak Dalam Sekejap di Pangkalan Kerinci Riau

• Pengakuan Mengejutkan Istri yang Selingkuh dengan 2 Pria Sekaligus, Saya Udah Tak Nafsu Sama Suami

Pihak Dinas Kesehatan tidak bisa berbuat banyak, lantaran tidak mempunyai anggaran untuk itu.

"Sampai saat ini duit Covid-19 belum ada yang cair satu rupiah pun, saya pastikan belum ada."

" Yang beli masker lah, yang beli alat rapid tes lah termasuk APD. Memang tak pakai duit, duit siapa itu, memangnya duit pemerintah ada, sampai hari ini belum ada," kata Misri,, Minggu (31/5/2020) .

Bahkan Misri dengan lantang mengatakan untuk berbagai keperluan penanganan Covid-19 selama ini dirinya terpaksa berhutang dengan pihak ketiga dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

"Alhamdulillah saya masih dipercaya orang, tanggung jawab saya semua, utang saya yang nanggung semua."

"Saya malah saya korban kepentingan pribadi saya demi masyarakat," ujar Misri.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Alamsyah Mubarak mengatakan jika dana sudah dianggarkan.

Anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 itu sudah disediakan oleh Pemkab Kepulauan Meranti.

Untuk saat ini, jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 10 miliar lebih.

Anggaran itu bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pos anggaran penanganan Covid-19.

"Anggarannya ada, duitnya malah sudah standby."

" Untuk sesi pertama cash untuk Covid-19 ini tersedia sebesar Rp 10 miliar lebih dan baru digunakan oleh Dinas Sosial sebesar Rp 3,8 miliar," kata Mubarak.

Terkait tidak cairnya anggaran Covid-19 untuk Dinas Kesehatan, Mubarak mengatakan sampai saat ini belum ada berkas pengurusan pencairan anggaran dari pihak Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti.

"Bisa saja tidak diurus, karena sampai hari ini berkas kelengkapan administrasinya belum ada sampai ke kita," ungkap Mubarak.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan mengatakan, jika dalam setiap penggunaan uang negara harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme.

Irwan juga menegaskan untuk anggaran tersebut tersedia sangat cukup.

"Jadi untuk menanggulangi masalah yang berkaitan dengan Covid, kita punya kas yang cukup, cuma sekarang tergantung masing-masing OPD menyelesaikan masalah administrasinya."

" Karena kita semua tahu dalam pengelolaan uang negara datang langsung minta uang itu tidak bisa dan itu harus ada prosedur, mekanisme dan birokrasi," kata Irwan.

Dikatakan, sepanjang proses administrasi bisa diurus, maka tidak perlu ada hutang.

"Sepanjang itu bisa diselesaikan saya pikir tidak perlu ada hutang. Karena seberapa pun itu uangnya cukup dan tersedia di kas daerah," pungkas Irwan.

( Tribunpekanbaru.com / Teddy Tarigan)