Mahathir Mohammad Gugat PM Malaysia Muhyiddin, Drama Pemecatan dari Partai Bersatu Makin Memanas

Di antaranya termasuk menuntut pengadilan mendeklarasikan bahwa Dr Mahathir adalah anggota sah dan Ketua Partai Bersatu yang telah memenangkan jabatan kedua dengan telak dalam pemilihan partai.

Mereka juga menginginkan agar pengadilan mendeklarasikan bahwa Mukhriz masih sah sebagai anggota dan menjadi wakil presiden Partai Bersatu begitu pun dengan Syed Saddiq, Maszlee dan Amiruddin yang juga masih sah sebagai anggota.

Dan bisa dicalonkan sebagai kandidat terhormat untuk posisi mereka masing-masing sebagai ketua pemuda, anggota dewan tertinggi, dan wakil presiden Bersatu.

Mereka juga menuntut pengadilan mendeklarasikan pemutusan keanggotaan yang ada di dalam surat yang dikeluarkan Suhaimi pada 28 Mei kepada mereka dan pertemuan dewan tertinggi Partai Bersatu pada 4 Juni lalu tidak sah.

Mahathir dan kubunya juga menginginkan pengadilan mendeklarasikan bahwa Marzuki adalah sekretaris jenderal Bersatu yang sah, serta kandidat yang sah untuk merebut posisi wakil presiden dalam pemilihan partai yang akan datang.

Juga memutuskan deklarasi pembatalan kedua surat Muhyiddin pada 18 Maret yang memberitahukan tentang pemecatan Marzuki dari posisinya sebagai sekretaris jenderal dan keputusan terkait melalui pertemuan dewan tertinggi pada 4 Juni lalu.

Selain mencari pengakuan pengadilan atas keanggotaan partai mereka dan peran kepemimpinan partai, Dr Mahathir dan kubunya juga ingin agar pengadilan mendeklarasikan penghentian keanggotaan Muhyiddin, Hamzah dan Suhaimi dari Partai Bersatu.

Mereka juga meminta pengadilan untuk menghentikan keanggotaan semua anggota Bersatu yang memegang jabatan sebagai menteri, wakil menteri, sekretaris politik, pejabat khusus atau penunjukan di lembaga pemerintah atau pun perusahaan terkait dengan pemerintah saat ini.

Mereka juga meminta agar pengadilan menyatakan bahwa Muhyiddin bukanlah ketua sementara untuk Bersatu sejak 24 Februari dan membatalkan semua pertemuan dewan tertinggi Bersatu yang dipimpin Muhyiddin sejak 24 Februari.

Serta membatalkan pula seluruh keputusan yang dibuat dalam pertemuan itu.

Mereka juga mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyatakan bahwa penunjukan Hamzah sebagai sekretaris jenderal adalah tidak sah.

Dan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Hamzah dalam kapasitasnya akan dibatalkan.

Mereka juga meminta kompensasi yang ditentukan oleh pengadilan, serta keringanan atau perintah lain yang menurut pengadilan cocok. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Setelah Dipecat, Mahathir Gugat Muhyiddin di Pengadilan Tinggi"