Ketegangan Kian Memanas, Korea Utara Tolak Utusan Korea Selatan 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah Korea Utara menolak tawaran Korea Selatan yang akan mengirimkan utusan khusus untuk melakukan pembicaraan mengenai ketegangan yang akhir-akhir ini terjadi antar kedua negara.

Bahkan Korea Utara mengancam akan memperbanyak pasukan ke daerah perbatasan atau di Zona Demiliterisasi (DMZ).

Demikian laporan kantor berita Korea Utara, KCNA, sehari setelah Pyongyang meledakkan sebuah kantor penghubung bersama dengan Korea Selatan.

Namun Kim yo Jong, adik dari pemimpin Korea Utara Kim Jong un dan seorang pejabat senior Partai yang berkuasa, "menolak tawaran yang tidak bijaksana dan menyeramkan".

Rodong Sinmun, Surat Kabar resmi Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, menerbitkan foto yang menunjukkan kantor penghubung sebelum dan sesudah dihancurkan, bersama serangkaian artikel dan komentar KCNA yang mengkritik Korea Selatan.

Kim Yo Jong juga dengan keras mengkritik Presiden Moon dalam pernyataan yang dimuat KCNA dalam laporan yang lain.

Adik Kim Jong Un itu menuding Moo gagal mengimplementasikan salah satu isi Perjanjian tahun 2018.

Pihak 'Gedung Biru' Istana Kepresidenan Korea Selatan, mengatakan kritik terhadap Moon adalah kasar dan tidak masuk akal, serta merusak kepercayaan yang dibangun oleh para pemimpin dua Koreas.

"Kami tidak akan lagi menerima perilaku yang tidak masuk akal," kata juru bicara Blue House Yoon do-Han dalam sebuah konferensi pers.

Moon menjadi mediator antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong un yang mengarah ke serangkaian pertemuan tingkat tinggi dua pimpinan negara, pada 2018 dan 2019. Meskipun KTT itu masih gagal untuk mencapai terobosan pada denuklirisasi.

Korea Utara Perbanyak Pasukan di Perbatasan

Dalam laporan KCNA yang lain pada Rabu (17/6/2020), juru bicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara (KPA) mengatakan akan mengirimkan pasukan ke Gunung Kumgang dan Kaesong dekat perbatasan, di mana kedua negara tersebut telah melakukan proyek ekonomi bersama di masa lalu.

Juru bicara KPA juga mengatakan polisi yang telah ditarik dari Zona Demiliterisasi (DMZ) akan dibangun ulang.

Sementara unit artileri akan diperkuat di dekat perbatasan laut Barat, di mana para pembelot sering mengirim pesan-pesan propaganda anti-Korea Utara.

Kementerian Pertahanan Seoul mendesak Korea Utara untuk mematuhi Pakta militer 2018 antar-Korea, di mana kedua belah pihak berjanji untuk menghentikan "semua tindakan bermusuhan" dan membongkar pos militer di sepanjang DMZ.

Korut Hancurkan Kantor Penghubung