Terkait Sejumlah Pejabat Dikabarkan Mundur, Begini Kata Plt Kadis PUPR Pelalawan, Hardian Syahputra
Sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan Riau dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya
Penulis: johanes | Editor: Ilham Yafiz
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan Riau dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya pada Senin (22/6/2020) lalu.
Menanggapi isu tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Pelalawan, Hardian Syahputra MT menuturkan, dirinya akan kembali melakukan pengecekan terhadap kabar yang beredar itu.
Pasalnya dirinya belum menerima satupun surat pengunduran diri dari siapapun pejabat yang ada di lingkungan instansinya.
Tentu ia sedikit terkejut mendengarkan informasi itu dan membaca berita di media.
• Tak Hanya Laut China Selatan, China Juga Meradang ke Jepang, Klaim Gugus Kepulauan Senkaku di Jepang
"Sampai sore kemarin belum ada surat apapun yang masuk ke saya tentang pengunduran diri. Baik itu kepala bidang maupun kepala seksi," tutur Hardian Syahputra kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (23/6/2020).
• Bikin Ngilu, Tahu Keponakannya Diperkosa, Sang Paman Marah Langsung Potong Kemaluan Pelaku
Hardian mengemukakan, jika kemudian benar ada pejabatnya yang ingin mundur, tentu akan dicari tahu penyebab pastinya.
Ia hanya menerim informasi dari bawahannya bahwa ada yang ingin mundur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek yang sedang berjalan.
Bukan mundur dari jabatan sebagai Kabid maupun Kasi yang telah dilantik beberapa bulan lalu.
• UPDATE Gunung yang Sudah Dibuka bagi Pendaki: Di Sumatera Barat Ada 6 Gunung
Sekretaris Dinas PUPR ini membenarkan tidak meneken dokumen pencairan gaji dan honor seperti yang dikabarkan.
Hal ini dilakukannya untuk mendisiplinkan aparatur di lingkungan Dinas PUPR untuk bertanggungjawab atas pekerjaannya.
Selama ini ia melihat para pegawai, khususnya honorer banyak yang bermalas-malasan padahal sebagai lain tetap bekerja sesuai arahan dengan gaji yang sama.
"Ini cuman shock Terapy saja. Untuk menertibkan absensi. BKD sudah mengatur ulang fingger print kemarin. Semoga bisa semakin disiplin," tandas Haridian.
Ia juga menjawab adanya termin kontrak pekerjaan yang tidak ditandatanganinya.
Namun pekerjaan yang dimaksud bukanlah proyek fisik yang bersifat tender.
Termin pencairan itu merupakan pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) sebanyak dua paket dari Bidang Cipta Karya yang dipimpin Tomas sebagai Kepala Bidangnya.
"Itu PL, bukan tender. Memang belum saya teken. Saya ingin memberikan pelajaran agar lebih disiplin. Tak ada juga gunanya saya tahan-tahan pencairannya," katanya.
( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung )
