Konvensi Pilkada Serentak Bersama Tribun Network, KPU Nyatakan Siap Gelar Pilkada Ditengah Covid-19

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tribun Network menggelar acara konvensi Pilkada Serentak 2020 se-Sumatera Selasa (28/7/2020) malam melalui daring dengan aplikasi Zoom Meeting.

Seluruh KPU dan Bawaslu serta Kepala Daerah di Sumatera ikut dalam diskusi yang diprakarsai Tribun Sumsel dan Sripo tersebut.

Sebagai Narasumber ikut bergabung ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni dan juga Director Tribun Network Febby Mahendra Putra.

Acara diskusi tersebut langsung dipimpin Pemimpin Redaksi Tribun Sumsel Weni Ramdiastuty, seluruh perwakilan KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera yang ikut menyelenggarakan Pilkada ikut dalam diskusi daring tersebut.

Bahkan sejumlah Gubernur dan perwakilan pemerintah daerah juga ambil bagian.

CEO of Media Kompas Gramedia Sentriyanto ikut menyampaikan sambutan dalam acara daring itu, menurutnya pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 sangat istimewa karena pada saat bersamaan adanya wabah covid.

"70 Pilkada di Sumatra dari seluruh Indonesia ada 270 Pilkada, tentunya jajaran kami Tribun Network punya andil besar dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada, baik itu dalam menjalankan protokol kesehatan dan pemilihan suara nanti,"ujar Sentriyanto.

Untuk itu jajaran Tribun Network penting untuk memilih menggelar konvensi ini dengan demikian semuanya bisa memanfaatkan untuk sosialisasi namtinya.

"Terima kasih juga kehadiran semua pihak di acara Tribun Network ini, apresiasi kami terhadap kehadiran gubernur dan KPU Bawaslu dan kontestan. Semoga jadi Pilkada hebat dengan menjaga protokol kesehatan dan mampu mendorong ekonomi. Mari bersanding untuk Pilkada serentak,"harap Sentriyanto.

Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan pihaknya sudah siap untuk menghelat Pilkada ditengah kondisi pandemi covid, hal ini dilihat dari persiapan regulasi yang sudah dikeluarkan.

"KPU sudah punya struktur sampai PPDP, sudah siap semua dari Provinsi Kabupaten dan Kota PPK juga siap. Sampai dengan PPK dan PPs sudah siap ,"ujarnya.

Saat ini bahkan verifikasi dukungan balon perseorangan dan coklit sudah berjalan di lapangan.

Untuk anggaran juga menurutnya 208 daerah sudah 100 persen ditransfer anggaran Pilkada dari pusatnya, sedangkan beberapa daerah hanya tinggal 10 dan 20 persen dari anggaran, menurutnya akan segera dituntaskan.

Untuk kesiapan teknis pencoblosan dan hingga penghitungan suara nanti juga KPU terus menyiapkan, dimana berdasarkan pemilu 2019 lalu pekerjaan tekhnis di lapangan sangat banyak, maka KPU melihat penting dilakukan e-rekap pada 2020.

"Nah mudah-mudahan dalam revisi UU ini bisa diputuskan bisa terapkan 2020, dengan dilaksanakan e-rekap akan memangkas penggunaan kertas dan energi yang cukup besar dikerjakan. Melihat beberapa hal yang dilakukan, kita siap menggelar pilkada 2020," ujarnya.

2020 memang diakui Arief Budiman berbeda pelaksanaannya karena Covid-19, maka diharapkan semua pihak tidak hanya paham namun mengimplementasikan di lapangan mulai pelaksanaan hingga masyarakat terkait protokol kesehatan.

"Semuanya punya hak termasuk pasien positif, untuk melayani pasien positif di hari pencoblosan maka petugas akan tetap menggunakan APD lengkap,"ujarnya.

Ketua KPU RI juga dengan tegas dalam regulasi mereka setiap penyelenggara harus bebas dari covid, sehingga bila ada nanti petugas penyelenggara positif covid maka harus diganti.

Dirjen Otonomk daerah yang mewakili Mendagri Akmal Malik dalam kesempatan itu juga menyampaikan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu agar terselenggara pilkada secara aman.

"Ada delapan bentuk dukungan kami dari pemerintah kepada penyelenggara dan pengawas mulai dari kependudukan, Anggaran, Partisipasi, Regulasi, Netralitas ASN, Tramtib dan dukungan tekhnik,"ujar Akmal Malik.

Terpenting menurut Akmal Malik sangat penting penyelenggara harus melakukan komunikasi dengan intens dengan gugus tugas covid di daerah.

"Sehingga terdeteksi mana yang covid dan sebagai upaya antisipasi,"jelasnya.

Akmal Malik juga mengharapkan kepada petahana untuk tidak menggunakan fasilitas pemerintah dalam pilkada nanti.

Ketua Bawaslu RI Abhan yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan itu menyampaikan ada 224 petahana yang memiliki potensi pelanggaran, dimana tantangan pelaksanaan pilkada di covid terkait pelanggaran bantuan sosial.

"Kita bisa memahami masyarakat ditengah covid butuh bantuan, namun murni untuk kemanusiaan bukan untuk kepentingan politik pilkada,"jelas Abhan.

Ada beberapa hal yang Bawaslu lakukan dengan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan bantuan sosial covid, diantaranya dengan menyurati kepala daerah.

"Sebetulnya di UU sudah jelas larangan itu, bahkan setelah penetapan pasangan calon kalau melanggar bisa sanksi pidana atau sanksi administrasi diskualifikasi, jadi diharapkan calon petahana agar tidak menyalahgunakan kewenangan di pilkada,"ujarnya.

Untuk di Pulau Sumatera sendiri ternyata sudah ada laporan yang masuk ke Bawaslu terkait penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Petahana, termasuk adanya di Riau.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyampaikan tidak ada yang ingin menghendaki program demokrasi elektoral di Indonesia gagal.

"Untuk itu persiapan semuanya harus disiapkan. Makanya perlu ada instansi eksternal untuk mengingatkan penyelenggara, pilkada hebat bisa terwujud bila pemilih hebat,"ujar Titi Anggraeni.

Director Tribun Network Febby Mahendra Putra menyampaikan sebenarnya di Pilkada serentak kali ini ada beberapa keistimewaan pertama 224 petahana akan maju kembali, ada pandemi covid dan kalangan media tertarik karena adanya elite politik yang maju di Pilkada.

"Ada putra pak Jokowi di Solo, putra dan putri wapres dan pak Prabowo juga punya keluarga maju, menantu pak Jokowi Bang Boby juga di Medan maju,"ujar Febby Mahendra.

Menurut Febby Mahendra, itu yang menjadi menarik, Perannya media adalah pilar keempat dalam negara dan satu tanggungjawab besar dalam demokrasi termasuk di Pilkada serentak.

Adapun yang akan menjadi poin dalam tugas media dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari rekam jejak, penyeimbang, pengawasan dan pengawal.

"Penyeimbang disinj rujukan terkait berita sesat yang bermunculan terkait pilkada, pengawasan mengawasi adanya kecurangan politic penyalahgunaan kekuasaan , dan pengawal mengawal penghitungan suara,"ujarnya.

Febby Mahendra juga menegaskan keberadaan Tribun Network di tanah air sangat penting apalagi tingkat keterbacaan 30 juta perday memiliki jangkauan yang luas untuk fungsi tersebut.

"Tribun Network tidak berapiliasi kepada kelompok partai dan kandidat manapun karena tidak ada pimpinan di Tribun Network ini yang aktif di partai atau politik,"jelas Febby Mahendra.

Diskusi tersebut juga tambah menarik karena peserta diskusi yang sebagian besar dari penyelenggara dan pengawas Pilkada langsung mendapatkan penjelasan.

Ketua Bawaslu Riau menyambut acara Konvensi Pilkada serentak se-Sumatera tersebut, menurutnya bisa menambah pemahaman bagi pengawas khususnya.

"Tentunya sangat bagus kegiatan ini dan bisa untuk menambah pengetahuan terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020, kita juga mengharapkan agar semua pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar,"jelas Rusidi Rusdan. (Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)