Petinggi PKB Sebut Pengalihan Dukungan dari Istri Bupati ke Artis Melayu Tak Terkait Kasus Suami

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Riau Abdul Wahid menegaskan, partainya mengalihkan dukungan dari pasangan bakal calon Kasmarni - Bagus Santoso ke Kaderismanto - Iyeth Bustami, tidak berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang dijalani Bupati nonaktif Amril Mukminin yang tidak lain suami dari Kasmarni.

Sebagaimana diketahui PKB baru saja mengalihkan dukungan dari Kasmarni - Bagus Santoso ke balon lain Kaderismanto - Iyeth Bustami, berbarengan dengan dikeluarkan SK dukungan dan pencabutan.

"Tidak ada kaitannya (Kasus korupsi), karena kak Iyeth Bustami adalah kader tulen PKB, itu saja,"ujar Abdul Wahid kepada tribunpekanbaru.com Senin (17/8/2020).

Sebagaimana diketahui dalam persidangan kasus suaminya, nama Kasmarni sempat muncul, bahkan tidak hanya Kasmarni namun bakal calon lain juga sempat muncul di persidangan kasus korupsi jalan tersebut, mulai Indra Gunawan Eet dan bahkan balon yang didukung PKB sendiri Kaderismanto juga sempat muncul.

Wahid juga menegaskan sebelum mendaftar ke KPU semuanya masih bisa terjadi, karena DPP masih bisa melakukan evaluasi terhadap bakal calon.

"Jadi saya rasa ini hal yang biasa terjadi dalam politik, karena masih bisa evaluasi,"jelas Wahid.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Nama Iyeth Bustami atau Sri Barat sudah ditetapkan PDI Perjuangan sebagai bakal calon wakil mendampingi Kaderismanto untuk maju di Pilkada Kabupaten Bengkalis.

Namun sampai saat ini keberadaan Sri Barat sendiri masih berada di Jakarta dan konsolidasi ditingkat bakal calon.

PKB Beralih Hati, Istri Bupati Bengkalis Gigit Jari

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) langsung mengalihkan dukungan mereka di Pilkada Bengkalis dari pasangan Kasmarni - Bagus Santoso ke pasangan yang ada kader mereka Kaderismanto - Iyeth Bustami atau Sri Barat.

SK dukungan kepada Kaderismanto - Iyeth dan pencabutan SK untuk Kasmarni - Bagus ini diserahkan Senin (17/8/2020).

SK tersebut langsung ditandatangani Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, sedangkan penyerahan SK tersebut langsung dihadiri pasangan Kaderismanto - Sri Barat.

Sebagaimana dalam isi surat pencabutan SK dukungan kepada Kasmarni - Bagus Santoso tersebut disebutkan, SK sebelumnya dievaluasi karena majunya kader tulen PKB di Pilkada Bengkalis.

Diputuskan SK yang sebelumnya dikeluarkan 10 Juli lalu dicabut dan dikeluarkan SK baru untuk Kaderismanto - Iyeth Bustami atau Sri Barat.

"Alasan utamanya karena kak Iyeth Kader tulen PKB,"ujar Ketua DPW PKB Riau Abdul Wahid kepada tribunpekanbaru.com Senin (17/8/2020).

Wahid juga menegaskan sebelum mendaftar ke KPU semuanya masih bisa terjadi, karena DPP masih bisa melakukan evaluasi terhadap bakal calon.

"Jadi saya rasa ini hal yang biasa terjadi dalam politik, karena masih bisa evaluasi,"jelas Wahid.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Nama Iyeth Bustami atau Sri Barat sudah ditetapkan PDI Perjuangan sebagai bakal calon wakil mendampingi Kaderismanto untuk maju di Pilkada Kabupaten Bengkalis.

Namun sampai saat ini keberadaan Sri Barat sendiri masih berada di Jakarta dan konsolidasi ditingkat bakal calon.

Pelantun lagu Laksmana Raja di laut ini ternyata punya alasan sendiri untuk ikut bertarung di Pilkada Kabupaten Bengkalis 2020.

Sebagai putri daerah dan orang rantau yang selama ini berkiprah di luar belum berkiprah untuk kampung dan ia ingin berbuat sesuatu untuk kampung.

"Saya berminat maju tentunya dengan banyak pertimbangan, pertama menyadari bagaimana situasi di kampung saat ini beberapa tahun terakhir ini dari situlah memicu saya untuk berbuat untuk kampung (maju),"ujar Sri Barat saat dihubungi tribunpekanbaru.com melalui sambungan selulernya akhir pekan lalu.

Menurutnya kondisi kampungnya Bengkalis dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir semakin mengkhawatirkan kasus korupsinya, karena miris melihat kondisi ini juga lah menjadi alasan bagi Sri Barat ikut bertarung.

"Prihatin beberapa tahun terakhir, jadi tujuannya bagaimana membawa pemerintah Bengkalis lebih bersih kedepannya,"ujar Sri Barat.

Kemudian kata Iyeth Bustami, ia juga memilih bakal calon Kepala Daerah yang menurutnya sejalan dengannya untuk maju, nama Kaderismanto sudah lama dia menjalin komunikasi.

"Kemudian saya lihat siapa dulu yang akan menjadi teman saya maju, saya sudah pelajari karakter Kaderismanto, sepakterjang rekam jejak dan karakter serta visi dan misi sudah melalui proses dan dipertimbangkan.

Akhirnya saya putuskan bang Kade sepaham dengan saya dan jelas,"ujar Iyeth yang juga juri di ajang pencarian bakat dangdut di TV tersebut.

Fokus mereka berdua dengan Kaderismanto menurut Iyeth Bustami untuk menciptakan kembali Pemerintahan Bengkalis yang bersih dari korupsi.

"Selain itu ada juga pendidikan kebudayaan kesehatan yang kita inginkan dan diharapkan lebih baik untuk masyarakat Bengkalis,"ujarnya.

Menurut Iyeth Bustami, mereka berdua sudah duduk bersama menjalankan tahapan kedepan mulai sosialisasi dan rencana kedepannya turun dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Alhamdulillah semua berjalan lancar mohon doa dari saudara di Bengkalis semoga lancar.

Mari sama-sama jalankan Pilkada dengan baik dan santun ikhlas,"ujar Iyeth.

Pengamat: DPP Banyak Pemainannya

Pengamat Politik Universitas Riau Tito Handoko mengatakan konstelasi politik Pilkada Serentak 2020 di Riau memang sangat dinamis, mulai dari tahapannya yang bergeser hingga soal tarik ulur dukungan partai politik.

Begitu juga dengan bergesernya sejumlah dukungan partai politik di Pilkada.

Kondisi saat ini mayoritas bakal calon yang maju rata-rata dari kalangan partai politik bukan dari elit birokrasi kecuali kasus Dumai dan Inhu.

"Tarik ulur soal koalisi pada Pilkada menunjukkan bahwa dinamika politik di tingkat lokal juga tidak kalah sengit dengan dinamika politik Nasional,"ujar Tito Handoko.

Memang diakui Tito Handoko, tarik ulur dukungan menjadi hal yang lumrah pada Pilkada 2020 ini, sedikit bergeser polanya dari Pilkada sebelumnya.

"Misalnya soal gagalnya koalisi Demokrat- PKS di Bengkalis dan hingga bergesernya dukungan PKB dan mungkin Gerindra di Pilkada Bengkalis,"jelas Tito Handoko.

Menurut Tito, bergesernya dukungan itu menunjukkan semakin kokohnya sentralisasi partai politik, ini berbanding terbalik dengan semangat otonomi daerah.

"Untuk urusan penyelenggaraan Pemda nafasnya desentralisasi tapi untuk urusan Pilkada nafasnya sentralisasi,"jelas Tito.

Dominasi pusat ini lanjut Tito Handoko menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah benar-benar serius melaksanakan prinsip desentralisasi pada semua aspek.

"Demikian halnya pergeseran dukungan partai politik dari satu kandidat ke kandadidat lainnya,"jelas Tito.

Kemudian yang paling pentingnya, Partai politik tidak pernah benar-benar menyiapkan kadernya untuk bertarung di Pilkada, kadernya yang kerja sendiri membangun konsolidasi.

"Jika partai bersiap diri menghadapi kontestasi politik di semua jenjang, tentu partai tidak perlu repot-repot bermanuver, partai cukup mempersiapkan kadernya untuk bertarung dan menurut kami even Pilkada ini sudah jelas kok sebagai even 5 tahunan,"jelas Tito.

Namun persoalannya lanjut Tito Handoko, partai-partai di Indonesia itu tidak berfikir menyiapkan kader untuk maju, kadernya disuruh kerja sendiri.

"Jika partai bersiap diri sejak awal tentu praktik tarik ulur dukungan ini tidak akan terjadi, kader di tingkat bawah sudah pasti akan prepare jika memang kader yang di dorong.

DPP ini kan banyak pemainannya juga,"tegas Tito.

(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)