Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Akhirnya Kritik Jokowi Usai Lama Diam: Saya Terkejut ada RUU HIP

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini tak hanya menjadi buah bibir rakyat Indonesia saja. 

Tokoh-tokoh besar Indonesia pun mulai berani buka suara untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo misalnya. Tokoh penting ini mengungkap alasan mengapa ia sekarang mengkritik terbuka pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) setelah sebelumnya diam. 

Alasan itu diungkap oleh Gatot saat menjadi narasumber di program Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (18/8/2020) malam. 

• Rakyat Terpecah Belah, Tak Mampu Pula Atasi Covid-19, Michelle: Presiden yang Salah untuk Negara ini

Menurut Gatot, apa yang ia lakukan saat ini dengan mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang memberikan kritik ke pemerintah adalah hasil perenungannya setelah ia pensiun. 

"Saya terkejut begitu ada RUU HIP. Terkejutnya begini, bahwa saya, 38 tahun yang lalu saya pernah bersumpah. Isi sumpahnya, 'Demi Allah saya bersumpah akan selalu setiap kepada Negara Kesatuan RI yang mendasarkan Pancsaila dan UUD 1945," katanya sebagaimana dikutip dari tayangan Youtube ILC. 

• Ini Baru Sadar Diri! Mundur Dari Presiden Kalau Tak Mampu, Bukannya Ngotot Ingin Berkuasa

Sumpah itu, menurut Gatot akan terus mengikat dirinya meski kini ia sudah pensiun dari TNI. 

Dengan adanya RUU HIP, Gatot menganggap negara Indonesia yang berdasar Pancasila itu akan diubah.

• Presiden Dinilai Tak Becus Urus Negara, Tentara di Mali Angkat Senjata Memberontak Pemerintah

 "Di dalam UUD 1945 dan pembukaanya itulah mengatakan dasar negara itu Pancasila. Jadi kalau itu diubah maka Indonesia berubah. Sebagai purnawirawan saya harus bangkit," ujar dia. 

Berangkat dari hal itu, Gatot kemudian menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain sehingga mendeklarasikan KAMI pada Selasa kemarin. 

"Ini semuanya memang kita sakit hati. Sakit hatinya, dalam kondisi seperti ini, situasi seperti ini. Maka kita menyampaikan suara hati nurani rakyat," ujar dia. 

Usai melakukan deklarasi, Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani membantah akan terjun dalam politik praktis dengan membentuk Partai Politik atau Organisasi Masyarakat.

"Ini kesepakatan dari para deklarator yang sekarang ini yang sudah menyetujui dan ikut menandatangani ada 150 tapi kemarin sore setelah kami cetak ada ratusan lagi yang minta bergabung. Bersepakat tidak membentuk ormas dan parpol," kata Yani.

Ia juga menegaskan koalisi tersebut dibentuk bukan sebagai persiapan dalam ajang Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Kita tidak dalam konteks politik praktis. Politik praktis itu politik untuk merebut kekuasaan. KAMI ingin menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa berlama-lama."