Pemprov Riau Tak Pandai Belanja atau Uang Terlalu Banyak? Realisasi APBD Riau 2020 Dibawah 40 Persen

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2020 hingga akhir Agustus ini masih berada dibawah 40 persen.

Rinciannya untuk realisasi keuangan baru mencapai diangka 36,94 persen. Sedangkan untuk realisasi fisik baru mencapai 39,39 persen.

Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Aryadi, Rabu (26/8/2020), Aryadi mengatakan, realisasi keuangan 36,94 persen tersebut sebesar Rp3,1 triliun lebih dari total APBD Riau tahun 2020 sebesar Rp8,4 triliun.

Rendahnya realisasi APBD Riau 2020, disebab pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), sehingga Pemprov Riau harus realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Pihaknya mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan percepatan realisasi APBD Riau 2020.

"Sekarang OPD sedang melakukan percepatan, sehingga kita harapkan ke depan ada pergerakan realisasi APBD yang signifikan," katanya.

Mengingat realiasi APBD di Riau yang masih rendah, Gubri Syamsuar meminta agar semua OPD melakukan percepatan.

Diantaranya adalah menjalankan kegiatan dengan cepat.

Khususnya yang terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi.

"Upaya kita mempercepat semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, dan titik beratnya terhadap kegiatan langsung peningkatan ekonomi, salah satunya adalah penyaluran bantuan keuangan kepada warga terdampak Covid-19," katanya.

Selain mempercepat realiasi APBD Provinsi, pada pertemuan secara virtua dengan yang diikuti oleh seluruh gubenur se Indonesia tersebut, Mendagri juga meminta agar APBD Kabupaten kota dan dana transfer dari pusat segara dijalankan.

Masyarakat bisa menikmati hasilnya. Terlebih disaat Pandemi Covid-19 ini.

"Arahan dari Pak Menteri tadi berkaitan dengan progres anggaran, baik APBD Provinsi dan kabupaten kota, dan dana transfer dari pusat. Itu yang kita bicarakan," katanya.

Pada kesempatan tersebut juga disinggung soal percepatan penanganan Covid-19.

Dalam hal kampanye penggunaan masker dan menjalankan protokol kesehatan akan melibatkan ibu-ibu PKK yang akan turun langsung ke lapangan dan ke rumah-rumah warga.