Pilkada Serentak 2020 di Riau
Bapaslon Duet Jenderal Polisi dan Poltikus Wahyu Adi-Supriati Targetkan Menang di Pilkada Inhu 2020
Dengan 12 kursi di DPRD Inhu ini, kita menargetkan menang," ujar Wahyu Adi
Penulis: Bynton Simanungkalit | Editor: Nolpitos Hendri
Saat ditanya alasannya hanya maju sebagai Calon Bupati padahal sudah berpangkat Irjen Pol, Wahyu Adi hanya mengatakan jika maju sebagai calon merupakan hak siapapun sebagai warga negara.
"Saya sudah purnawirawan dan todak ada larangan kan saya maju sebagai calon Bupati,"ujar Wahyu Adi.
Menurut Wahyu Adi untuk hal yang akan dibawanya nanti ke Inhu menurutnya sederhana karena ingin menjadikan Inhu sebagai Kabupaten Hebat dan Juara.
Tantang Istri Bupati, PDI Perjuangan Usung Wahyu-Supriati pada Pilkada Inhu
PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Irjen Pol (Purn) Wahyu Adi-Supriati untuk maju di Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu 2020 - 2025.
Penetapan ini langsung diumumkan DPP melalui virtual.
Sedangkan SK Dukungan diserahkan ketua DPD PDI Perjuangan Riau Zukri Misran di kantor DPD PDI Perjuangan Riau Kamis (2/9/2020).

Ketua DPD PDI Perjuangan Riau Zukri Misran mengatakan PDI Perjuangan sudah menetapkan calon untuk maju di Pilkada Inhu karena pertimbangan pasangan ini mampu dan memiliki kapabilitas.
"Jadi pertimbangannya karena dianggap punya kapabilitas untuk mampu memperbaiki Inhu,"ujar Zukri Misran.
Menurut Zukri Misran pasangan Wahyu Adi-Supriati sangat tepat dengan masyarakat Inhu yang heterogen, karena masuk kepada semua etnis di sana.
"Untuk ketua tim pemenangannya nanti tentu kami percayakan kepada pak Wakil Bupati Inhu Khairizal,"ujar Zukri.
Menurutnya pasangan ini bisa meraih kemenangan di Pilkada Inhu nantinya.
Istri Bupati Inhu Kantongi SK Dukungan Golkar dan Nasdem
Sementara itu, bakal pasangan calon (Bapaslon) Rezita Meylani-Junaidi Rachmat (Rajut) dipastikan maju melalui jalur partai politik (Parpol) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2020.
Hal ini dipastikan setelah Bapaslon Rajut menerima SK Dukungan dalam bentuk dokumen B1-KWK dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar.