BREAKING NEWS: Kepala Bappeda Riau dan 11 Pegawainya Positif Covid-19

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau yang terpapar Covid-19 terus bertambah.

Hingga saat ini tercatat sudah ada 11 pegawai Bappeda yang positif Covid-19. Satu di antaranya adalah Kepala Bappeda Riau, Emri Emri Juli Harnis.

Kepala Dinas Kesehatah Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan, penambahan ASN yang terkonfirmasi positif ini dari hasil tracing kontak ASN positif sebelumnya, selain di Bappeda yang bertambah menjadi 11 orang di lingkungan Sekwan DPRD Riau juga ada penambahan 2 orang pegawainya yang positif Covid-19.

"Dengan adanya penambahan tersebut, total pegawai Pemprov Riau yang saat ini positif Covid-19 mencapai sebanyak 118 orang," kata Mimi.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan Riau, pasien dengan inisial EJA yang tidak lain adalah kepala Bapeddalitbang Riau tercatat sebagai pasien Covid-19 nomor 4779. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa Tuan EJA (53) merupakan warga Kota Pekanbaru.

"Iya, benar," kata Mimi membenarkan saat dikonfirmasi terkait kabar Kepala Bappedalitbang Riau Emri Juni Harnis positif Covid-19.

Namun Mimi tidak menjelaskan secara rinci terkait riwayat perjalanan dan dengan siapa Emri berkontak.

Emri diketahui positif Covid-19 setelah yang bersangkutan menjalani swab PCR pada 15 September 2020 lalu.

Setelah hasilnya keluar dan dinyatakan positif Covid, yang bersangkutan langsung menjalani isolasi mandiri karena tidak memiliki gejala yang berat.

Berdasarkan data dari dinas Kesehatan Provinsi Riau, Inspektorat dan RSUD Arifin Achmad merupakan OPD dengan kasus terbanyak pasien terkonfirmasi positif, yakni18 orang, disusul Biro Hukum 10 orang, RSUD Petala Bumi 9 orang, Dinas Kesehatan 8 orang, Diskominfotik 7 orang, RSJ 7 orang, Sekretariat DPRD 8 orang, Bappeda Litbang 3 Orang.

Disnakertrans 2 orang, Biro Umum 2 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 2 orang, BKD Prov Riau 1 orang, BPKAD 1 orang, DP3AP2KB riau 1 orang, Disperindag kopukm 1 orang, DPMPTSP 1 orang, Biro Administrasi Pembangunan 1 orang, Biro Administrasi Pimpinan 1 orang, Satpol PP 2 orang, Bapenda 1 orang dan Dinas PUPRPKPP 1 orang, serta Bappeda 11 orang.

Sebelumnya Gubernur Riau, Syamsuar, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE), Nomor 279/SE/2020 tentang sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN pada masa adaptasi baru. Di mana salah satu isinya seluruh pegawai dilingkungan Pemprov Riau mulai Work From Home (WFH) 75 persen dan bekerja di kantor sebanyak 25 persen.

Mimi mengakui dalam sebulan ini banyak pegawai yang terpapar positif, tidak hanya di Pemprov Riau, tapi juga di Pemko Pekanbaru dan daerah lainnya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh pegawai yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 agar segera memeriksakan kesehatannya.

Munculnya kluster kantor di lingkungan Pemprov Riau mendapat perhatian serius dari Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Gubri adalah dengan kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) mulai Kamis (17/9/2020) kemarin.

• Tali Pusarnya Masih Utuh, Bayi Laki-laki Baru Lahir Ditemukan dalam Plastik di Bagasi Becak Motor

• Pasca Melakukan Peninjauan, Kejati Riau Telaah Robohnya Turap Danau Tajwid di Pelalawan

• Pulang dari Tempat Hiburan Malam, Mahasiswi Ini Diperkosa Tujuh Pria Bejat di Sebuah Hotel

Kebijakan ini diambil menyusul semakin banyaknya pegawai di lingkungan Pemprov Riau yang terpapar virus korona. Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir menyebut ada ratusan pegawai Pemprov Riau yang dinyatakan positif Covid-19.

"Iya, mulai hari ini kami kembali menerapkan WFH. Sekitar 25 persen pegawai kita yang masuk kantor, selebihnya bekerja dari rumah," kata Gubri Syamsuar.

Namun dari 25 persen pegawai yang masuk ini akan diterapkan sistem giliran. Sehingga pegawai yang masuk kantor bergantian. Kecuali untuk pegawai yang sudah diatas 50 tahun, ibu hamil dan menyusui yang secara penuh bekerja dari rumah.

"Jadi pegawai yang masuk kantor itu dilakukan sistem giliran, supaya ngak itu-itu aja orangnya yang masuk kantor. Jadi digilir. Kecuali untuk pejabat eselon dua, tiga dan empat itu wajib masuk kantor," ujarnya.

Sejauh ini Gubri Syamsuar juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 279/SE/2020 tentang sistem kerja ASN dan non ASN pada masa adaptasi kebiasaan baru. SE tersebut menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 67 tahun 2020 tentang perubahan atas surat Menpan-RB Nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru.

Gubri meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menerapkan kebijakan itu.

"Kami berharap kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau untuk mempedomani ketentuan SE. Karena kami mencermati meningkatkannya status Kota Pekanbaru menjadi risiko tinggi pasien positif Covid-19," ujarnya.

Gubri Syamsuar belum bisa memastikan sampai kapan kebijakan bekerja dari rumah ini akan berlangsung. Namun ia memastikan, jika Kota Pekanbaru masih berstatus zona merah penularan Covid-19, maka kebijakan tersebut tidak akan dicabut.

"Sampai penyebaran Covid-19 mulai menurun dan zona merah di Pekanbaru ini menjadi bagus (zona hijau)," ujarnya.

Untuk itu, Gubri kembali mengingatkan masyarakat, khususnya pegawai pemerintahan dan karyawan perusahaan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Salah satunya adalah penggunaan masker saat keluar rumah atau ditempat kerja.

"Jadi mohon dukungan semua pihak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar mata rantai penyebaran Covid-19 dapat diputus. Pakai masker, karena itu bagian dari vaksin. Artinya dengan memakai masker secara tak langsung kita sudah bisa menghindari penularan Covid-19," katanya.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono )