Pilkada di Riau 2020
Corona Meningkat, Bagaimana Agenda Pilkada Riau?
Desakan untuk penundaan pelaksanaan Pilkada terus mengalir, selain dari sejumlah partai politik, juga dari Pengurus Nahdlatul Ulama serta lembaga lain
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ilham Yafiz
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Desakan untuk penundaan pelaksanaan Pilkada terus mengalir, selain dari sejumlah partai politik, juga dari Pengurus Nahdlatul Ulama serta lembaga lainnya di tanah air.
Desakan ini cukup beralasan karena terus meningkat jumlah kasus penularan covid-19.
Terutama di Provinsi yang saat ini masuk dalam 4 besar di tanah air penularan covid tertinggi, sehingga desakan juga terus mengalir ditingkat daerah.
Menanggapi desakan dari berbagai pihak ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya sebagai penyelenggara saja.
Hal ini dikatakan Pelaksana Harian (Plh) ketua KPU Riau Joni Suhaidi, menurutnya KPU tidak dalam posisi mengambil keputusan ditunda atau dilanjutkan Pilkada.
"Kami hanya sebagai penyelenggara sedangkan yang membuat kebijakan tentu Pemerintah dan DPR RI,"ujar Joni Suhaidi kepada tribunpekanbaru.com.
• Timor Leste Punya Dana Abadi Ratusan Triliun, Tapi Diprediksi Bakalan Hancur
• Meledak Lagi, Pasien Covid-19 Hari Ini di Pelalawan 42 Orang, Total Positif Corona Capai 453 Warga
• Bikin Ngilu, Niat Memperkosa Malah Testisnya Putus Digigit Korban
Menurut Joni Suhaidi penundaan bisa saja dilakukan, misalnya bila ada rekomendasi dari Tim Gugus tugas nasional penanganan covid yang meminta agar ditunda.
"Jadi selagi amanatnya digelar (Pilkada), maka akan kami laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan KPU,"ujar Joni Suhaidi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Riau Abdul Wahid meminta agar pelaksanaan pilkada serentak di Riau untuk ditunda.
Hal ini sebagai pertimbangan makin parahnya peningkatan kasus covid di Provinsi Riau.
"Sebaiknya ditunda jika ada tempat-tempat zona merah, ini akan membahayakan untuk keselamatan kita,"ujar Abdul Wahid kepada tribunpekanbaru.com.
Karena menurut Wahid, kegiatan pilkada pasti ada kerumunan orang, sementara tidak semua orang bisa patuh dengan protokol covid sebagaimana yang sudah ditetapkan.
"Maka kalau ini dijalankan terus, tentu program pencegahan covid tidak maksimal bisa diterapkan, malah makin parah kasusnya,"ujar Wahid.
Pilkada juga bisa dilanjutkan, namun dengan catatan menurut Wahid semua kandidat dan tim serta pendukung mampu mengedukasi masyarakat.
"Tapi apakah bisa dijamin, kan buktinya sudah terlihat saat pendaftaran lalu,,"ujarnya.
Sebagaimana diketahui Riau ada sembilan pilkada serentak daerah Kabupaten dan Kota, hampir semua daerah tersebut berada di zona merah dan kuning.
Artinya penyebaran kasus covid setiap harinya masih tinggi.
( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-pilkada-riau-2020.jpg)