Breaking News:

Pilkada Serentak 2020 di Riau

Tidak Boleh Bawa Istri, Setiap Paslon Pilkada di Riau Cuma Boleh 5 Orang Hadir Saat Pencabutan Nomor

Ketua Bawaslu menegaskan, agenda pencabutan urut pasangan calon pilkada di Riau tidak ada lagi Paslon yang melanggar protokol kesehatan.

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan menegaskan, agenda pencabutan urut pasangan calon pilkada di Riau tidak ada lagi Paslon yang melanggar protokol kesehatan.

Menurutnya yang hadir saat pencabutan nomor urut juga sudah diatur secara ketat.

"Kami (Bawaslu) membagi tugas ke sembilan Kabupaten dan Kota melakukan monitoring sejauh mana Paslon mematuhi protokol kesehatan saat pencabutan nomor urut nanti," ujar Rusidi Rusdan kepada tribunpekanbaru.com Rabu (23/9/2020).

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.
Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan. (.)

Menurut Rusidi Rusdan melalui rapat kordinasi yang dilakukan sebelumnya bersama aparat kepolisian juga tidak ada pengerahan massa tidak ada arak-arakan Paslon lagi yang membuat kerumunan orang.

"Yang jelas sudah sepakat kita semua tidak ada pengumpulan massa atau arak-arakan massa,"ujarnya.

Setiap perwakilan Paslon mengutus perwakilan pada saat pencabutan nomor undi, perwakilan paslon hanya boleh lima orang hadir.

"Tidak boleh lebih dari lima orang setiap paslon, sehingga setiap ruangan pencabutan nomor, pesertanya semua tidak lebih dari 50 orang dalam satu ruangan untuk pencabutan nomor undi,"jelasnya.

KPU Kabupaten dan Kota juga sepakat agar publik memantau pelaksanaan pencabutan nomor maka memfasilitasi agar publik mengetahui maka akan disiarkan melalui daring.

"Kemudian kami juga menghimbau simpatisan calon tidak datang ke KPU cukup menonton lewat daring saja,"jelas Rusidi.

Kalau misalnya masih ada Paslon yang bandel nantinya, maka yang pertama menurut Rusidi ada ketentuan ancaman untuk masyarakat yang melanggar protokol covid baik di dalam PKPU nomor 6, ada teguran bagi Paslon yang mengerahkan.

"Kemudian dalam UU lain akan kordinasi dengan kepolisian,"jelasnya.

Rusidi juga menambahkan dalam pencabutan nomor urut nanti, Paslon tidak dibenarkan membawa istri atau suami merek ke dalam ruangan.

"Istri dan suami calon tidak dibenarkan hadir, partai pengusung juga tidak wajib hadir saat pencabutan, perwakilan saja, kami akan pantau sejauh mana kepatuhan Paslon yang ditetapkan,"ujarnya.(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved