Ada yang Bawa Ketapel, Diduga Hendak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Sejumlah Pelajar Diamankan Polisi

TRIBUNPEKANABRU.COM - Para pelajar diamankan polisi saat melintas di Jalan Gunung Sahari, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (13/10/2020).

Sejumlah pelajar ditangkap polisi tersebut, diduga kuat hendak ikut demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Tampak di lokasi, para pelajar hendak demo tolak UU Cipta Kerja tersebut menumpang sebuah truk bak terbuka.

Pihak kepolisian yang sudah melakukan penyekatan di depan Gedung Maspion, langsung mengejar para pelajar itu.

Tak lama berselang sekitar 300 meter dari lokasi, pihak keolisian berhasil menghentikan sebuah truk bak terbuka itu.

Sementara para pelajar langsung berhamburan menyelamatkan diri.

Baca juga: Versi Baru RUU Cipta Kerja Beredar Lagi, Bingung yang Mana Draf Finalnya, Ada Apa Sebenarnya?

Baca juga: Mantan Jenderal BOCORKAN Fakta Kelompok Persatuan LGBT TNI-Polri, Pangkat Terendah Jadi Korban

Namun usaha tersebut sia-sia karena sebagian di antara mereka ada yang ditangkap oleh aparat kepolisian.

Mereka lalu digiring ke titik lokasi penyekatan Polisi di dekat Gedung Maspion.

Menurut Kapolsek Pademangan Kompol Argadirja Putra, pihaknya mengamankan para pelajar yang diduga akan ikut melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Merdeka.

“Saat ini kita dapat mengamankan lima pelajar, saat ini kita masih lakukan pendalaman dahulu untuk pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan oleh adik-adik ini,” ujar Arga.

Hingga saat ini aparat kepolisian bersama dengan petugas Satpol PP masih berjaga-jaga di lokasi merupakan perbatasan antara Jakarta Utara denga Jakarta Pusat.

Sementara itu para pelajar yang diamankan masih berada di sekitar lokasi penyekatan.

Mereka akan dibawa ke Mapolsek Pademanhan untuk proses pendataan terhadap para pelajar.

Baca juga: Petinggi KAMI Ditangkap, Fadli Zon Sebut Cara Lama dan Malu Pada Dunia: Kekuasaan Tak Pernah Abadi

Baca juga: Presiden KSPI Tak Tahu Latar Unjuk Rasa FPI & PA 212 Hari Ini, Kami Imbau Jangan Anarkis

Pemuda Bawa Ketapel saat Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja

Polda Metro Jaya amankan seorang pemuda yang kedapatan membawa ketapel di dalam tasnya, dan hendak bergabung dengan massa aksi demonstrasi menolak UU Ciptaker di Istana Negara, Selasa (13/10/2020).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih mendalami dan memeriksa identitas serta status pemuda tersebut.

"Identitas dan statusnya masih di dalami. Intinya yang bersangkutan menggunakan pakaian untuk demo, tapi di dalam tasnya kami dapati ada ketapel"

"Ini kan berarti niatnya sudah berbeda dan mau rusuh. Karenanya kami amankan dan masih didalami lagi," kata Yusri, Selasa.

Menurut Yusri, pihaknya bersama TNI masih menyisir dan melakukan razia kepada kelompok-kelompok yang diduga akan melakukan rusuh di sejumlah titik kedatangan para pemuda di wilayah di Jakarta.

"Ada beberapa yang sudah kami amankan dan masih di data semuanya. Mereka ini kita amankan karena diduga mempunyai niat berbeda dalam aksi demokrasi kali ini," kata Yusri.

Baca juga: FPI, GNPF Hingga Alumni PA 212 Akan Kepung Istana Presiden, Jokowi Ada Dimana Hari Ini?

Baca juga: 12 Ribu Anggota Polisi dan TNI Disebar, Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Siang Ini Berpusat di Monas

Hal itu kata Yusri dilakukan pihaknya sebagai langkah preventif agar tidak terjadi kerusuhan dalam aksi demonstrasi kali ini.

"Kami juga mengimbau dan meminta massa aksi mampu memprotect kelompoknya agar tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan memprovokasi mereka untuk berbuat anarkis," kata Yusri.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana mengatakan pihaknya menyiagakan hingga 13 ribu personel gabungan TNI Polri untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat serta mahasiswa, Selasa (13/10/2020).

"Untuk kekuatan kami mengamankan aksi demo oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI serta sejumlah kelompok mahasiswa, kami siapkan 12 ribu sampai 13 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri," kata Nana, Selasa (13/10/2020).

Personel gabungan ini kata Nana selain mengamankan lokasi sekitar aksi di Istana Negara serta di Gedung DPR, juga mengamankan sejumlah perkantoran dan sentra-sentra ekonomi.

"Agar tidak ada perusakan di sejumlah perkantoran dan sentra ekonomi, sehingga kami jaga dan kami amankan juga. Selain mengamankan di sekitar Istana dam Gedung DPR," kata Nana.

Karenanya Nana memastikan dan menjamin akan menindak tegas pihak-pihak yang berupaya melakukan provokasi agar terjadi kerusuhan dalam aksi demonstrasi.

"Diharapkan tidak terjadi lagi provokasi dari kelompok-kelompok anarkis yang hendak berbuat rusuh," kata Nana.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memastikan bahwa informasi di media sosial mengenai adanya rencana aksi menolak UU Omnibus Law oleh ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya, di Istana Negara, Selasa (13/10/2020) besok, hingga Presiden Jokowi lengser adalah hoaks atau berita bohong.

"Untuk info demo sampai Jokowi lengser, itu adalah hoaks. Dan kami sedang memburu pembuat dan penyebarnya," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Sikap Prabowo Soal Demo UU Cipta Kerja Rusuh, Ia Yakin Dibiayai Asing: Ini Pasti Anasir-anasir

Baca juga: Dulu Kerap Kritik Jokowi & Kini Merapat, Prabowo: Cita-cita Saya Tak Pernah Berubah

Menurut Nana, terkait rencana aksi demo tolak Omnibus Law yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan FPI, ada dua versi yang tersebar di media sosial.

"Dari dua versi itu kami sudah lakukan pendalaman. Dan satu versi yang menyebut demo sampai Jokowo lengser, adalah hoaks," kata Nana.

Yang benar katanya demo oleh ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya, dalam gabungan aliansi yang menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

"Jadi demo atas nama Aliansi ini atau Anak NKRI yang benar. Demo akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00," katanya.

Nana memastikan bahwa pihaknya siap mengamankan aksi demonstrasi itu.

"Kami bersama TNI sudah siap mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi itu besok di sekitar Istana Negara," kata Nana usai konpers di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).

Menurut Nana pihaknya sudah menerima pemberitahuan akan rencana aksi itu oleh pihak yang akan berdemonstrasi.

"Dalam pemberitahuan mereka, jumlah massa aksi besok sekitar 1000 orang. Namun kami tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP atas rencana aksi mereka besok," kata Nana.

Meski begitu kata Nana, Polri dan TNI siap mengamankan aksi tersebut dengan menyiapkan dan menyiagakan personelnya.

"Jumlah personel yang akan kami turunkan besok, sangat dinamis, tergantung jumlah massa mereka. Artinya berapapun personel yang dibutuhkan, kami sudah siap," kata Nana.

Seperti diketahui aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-undang Cipta Kerja diperkirakan masih berlanjut, Selasa (13/10/2020) besok.

Gabungan aliansi, yang mayoritas berbasis agama, memastikan diri akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-undang Cipta Kerja.

Aksi unjuk rasa akan dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya.

Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 oktober mendatang.

Gabungan aliansi ini menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.

Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadao UU Cipta Kerja.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dilihat Warta Kota.

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya.

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, pesekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," imbuhnya.

Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang.

"Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila.

Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang," jelasnya.

Sementara, dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.

Kemudian, aliansi menasehati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.

Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.

Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki.

“Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri"

"karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat," katanya. (JHS/BUM/Wartakotalive.com)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sejumlah Pelajar Diamankan Polisi di Jalan Gunung Sahari, Diduga Hendak Demo Tolak UU Cipta Kerja,