Sikap Prabowo Soal Demo UU Cipta Kerja Rusuh, Ia Yakin Dibiayai Asing: Ini Pasti Anasir-anasir

Bantahan Mahasiswa Digerakkan Pihak Tertentu

Banyak pihak menilai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh dalam demo tolak Omnibus Law didalangi pihak tertentu.

Mendengar hal itu, Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Remy Hastian membantah berbagai tudingan yang masuk.

Remy menilai tudingan pemerintah tentang adanya auktor intelektualis dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja adalah hal yang biasa.

Menurut dia, isu yang dilontarkan pemerintah itu adalah bagian dari upaya penggembosan gerakan mahasiswa saja.

"Pemerintah itu jagonya seperti itu, ketika kami demo besar-besaran bilangnya ada yang menunggangi, ada yang mensponsori, ini bagian dari penggembosan gerakan," kata Remy yang dikutip dari Kompas, Senin (12/10/2020).

Soal UU Cipta Kerja, SBY: Kalau Menolak Dianggap Melawan Negara?

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menyoroti persoalan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai polemik di masyarakat, setelah disahkan DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020.

SBY yang mengaku sudah sembilan bulan tidak aktif dalam dunia politik sehari-hari dan kegiatan Partai Demokrat, memahami jika UU Cipta Kerja akhirnya banyak ditolak masyarakat.

"Yang saya ikuti, ada dua alasan Partai Demoktat (menolak). Pertama, diketahui kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah, masih ada masalah di sana sini," ujar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.

Menurutnya, masalah itu bukan hanya dalam pasal-pasalnya, tetapi juga terjadi pada desain, konsep dasar dan tujuan sebenarnya dihadirkan undang-undang Cipta Kerja.

"Apa hanya khusus penciptaan lapangan kerja, atau investasi, atau yang lebih luas lagi, menyangkut ekonomi," papar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

"Tetapi, yang dipikirkan Fraksi Demokrat itu, di sana-sini masih ada masalah perlu waktu lah untuk menuntaskan, supaya clear," sambung SBY.

SBY menilai, jika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di awal masih banyak masalah, tetapi tetap dipaksakan untuk disahkan, maka dampaknya saat dijalankan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ke depannya.

"Jadi lebih baik dituntaskan dulu (masalah-masalahnya)," ucapnya.