Breaking News:

Pilkada Serentak 2020 di Riau

Ada yang Dilaporkan ke Kejati dan Ada Dipanggil Polda, Ini Kata KPU Soal Kasus Hukum Calon Pilkada

Dua kandidat yang maju pada Pilkada di Riau menghadapi proses hukum di luar pidana pemilu.

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
Wartakota
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dua kandidat yang maju pada Pilkada di Riau menghadapi proses hukum di luar pidana pemilu.

Mereka dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau dan Polda Riau, masing-masing Hafith Syukri dari calon Bupati Rohul dan Samsu Dalimunthe calon wakil Bupati Bengkalis.

Hafith Syukri dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau oleh Aliansi Alumni dan Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP) adanya dugaan uang Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) yang digunakan untuk kepentingan pribadi oknum yayasan tersebut.

Hafith Syukri merupakan ketua Yayasan Pembangunan Rokan Hulu itu, bersama Bendahara Yayasan Afrizal Anwar dilaporkan Rabu (21/10/2020) lalu oleh mahasiswa tersebut.

"Di saat kondisi Covid-19 melanda negeri ini, semua pihak bahu-membahu mencari bantuan bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar SPP, mirisnya, SPP mahasiswa yang semestinya digunakan untuk operasional dan gaji dosen/karyawan, justru disalahgunakan oknum yayasan untuk kepentingan pribadi," ujar Koordinator Alumni dan Mahasiswa yang melapor ke Kejati Riau Irwansyah.

Lanjut Irwan, semestinya pihak yayasan membantu mencari anggaran tambahan untuk keperluan kampus, bukan mengeruk uang yayasan untuk kepentingan pribadi.

"Kami minta diusut tuntas penggunaan dana yang tidak sesuai tersebut, karena ini sangat menyedihkan bagi masyarakat Rohul,"ujar Irwansyah.

Menanggapi laporan terhadap dirinya itu, Hafith Syukri tidak mau ambil pusing.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.

"Biasalah, semoga ada hikmah kebaikan di balik semua ini," ujar Hafith Syukri singkat.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved